Menuju konten utama

Pemerintah Prioritaskan SBN Domestik Tambal Defisit 2026

Kemenkeu berencana memprioritaskan penerbitan SBN domestik. Harapannya, obligasi pemerintah tersebut dapat terhindar dari risiko eksternal.

Pemerintah Prioritaskan SBN Domestik Tambal Defisit 2026
Warga mencari informasi mengenai Surat Berharga Negara (SBN) jenis Obligasi Negara Ritel seri ORI027 melalui perangkat digital di Depok, Jawa Barat, Senin (27/1/2025).ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Pemerintah menargetkan defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 ialah sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jauh lebih rendah dari outlook pemerintah dalam APBN 2026 yang ditarget sebesar Rp734,3 triliun atau 2,85 persen dari PDB.

Pelaksana Tugas (PLT) Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menjelaskan target defisit tersebut dirancang sebagai cerminan pemerintah berkomitmen untuk mengelola infrastruktur keuangan negara pada 2027 secara sehat, kredibel dan berkelanjutan.

“Kami dari Kementerian Keuangan ini dalam rangka mencari pembiayaan strateginya adalah yang aman, murah, dan terukur,” kata Ferry, dalam konferensi pers Update Program Prioritas/PHTC serta Arah Kebijakan RAPBN 2027 untuk Pertumbuhan dan Kesejahteraan Rakyat, di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).

Perlu diketahui, di tahun depan pemerintah berencana menarik utang baru hingga Rp876,3 triliun, lebih tinggi dari outlook APBN 2026 yang senilai Rp868,1 triliun. Rencana penarikan utang baru tersebut sekaligus menjadi yang tertinggi sejak 2022, yang saat itu pemerintah hanya merealisasikan penarikan utang baru sebesar Rp696,0 triliun.

Karena itu, agar beban yang harus ditanggung pemerintah bisa lebih ringan, Kementerian Keuangan berencana memprioritaskan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Harapannya, obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah tersebut dapat terhindar dari risiko eksternal.

“Yang kedua, tadi disampaikan juga di presentasi, menjalankan active debt management seperti liability management untuk menekan biaya bunga,” sambung Ferry.

Melalui strategi pengelolaan aktif itu, pemerintah berharap penarikan utang baru dapat diatur sedemikian rupa, sehingga biaya bunga utang yang harus ditanggung negara menjadi lebih murah, dengan risiko terhadap kondisi keuangan domestik dan luar negeri relatif kecil.

Selain itu, pemerintah juga akan berusaha menjaga keseimbangan antara utang dengan tenor pendek dan panjang agar tidak ada penumpukan risiko.

“Dengan strategi ini, rasio utang terhadap PDB akan terus berada pada sisi aman,” tegas Ferry.

Baca juga artikel terkait SURAT BERHARGA NEGARA atau tulisan lainnya dari Qonita Azzahra

tirto.id - Flash News
Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama