Pemerintah Kucurkan Anggaran Rp25 T untuk Program SMK Go Global

tirto.id - Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp15-25 triliun pada 2026 untuk menggelar program SMK Go Global, sebuah program persiapan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengatakan alokasi anggaran program itu telah diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto secara langsung.

“Presiden sudah memerintahkan untuk menyiapkan anggaran untuk [program SMK Go Global] itu di 2026,” kata Cak Imin usai menggelar rapat tingkat menteri program SMK Go Global di Kantor Kemenko PM, Selasa (18/11/2025).

“Untuk tahun 2026, [anggarannya] ya Rp15 sampai Rp25 triliun,” tambahnya.

Meskipun program SMK Go Global baru akan dimulai secara masif pada tahun depan, tetapi Cak Imin menyebut pada akhir 2025 ini, sebagian kecil peserta sudah akan mulai diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri.

Adapun pemberangkatan para peserta SMK Go Global pada tahun ini akan menggunakan anggaran dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

“Tapi semua program ini akan kita mulai di 2025 ini, moga-moga dari rangkaian anggaran yang ada di Kementerian P2MI 2025 ini bisa dimulai,” jelasnya.



Tahun depan, Cak Imin menerangkan, pemerintah telah menargetkan akan ada sebanyak 500 ribu peserta SMK Go Global yang dikirim untuk bekerja di luar negeri.



Setengah juta peserta yang akan diberangkatkan ke luar negeri pada 2026 ditargetkan merupakan lulusan tingkat SMK dan SMA.

“Kita punya target 2026 Insya Allah 500 ribu yang akan diberangkatkan, lulusan SMK dan SMA,” kata Cak Imin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan, SMA dan SMK di Indonesia harus mulai mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengirim para lulusannya ke luar negeri.

“Persiapan yang pertama, adalah agar semua SMK-SMK juga mempersiapkan diri, dari hulunya mempersiapkan diri dengan baik,” ucapnya.

Selain mempersiapkan sekolah, pemerintah disebut Cak Imin juga akan mulai memperkuat kerja sama dengan negara-negara penerima serta membangun mekanisme pendaftaran yang baik.



“Dari hilirnya, penempatan di luar negeri, kita sedang perkuat negara-negara dan mekanisme serta sistem penempatan yang lebih baik dan cepat,” tukasnya.