tirto.id - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan, pemerintah tengah mengevaluasi pemberian bebas visa kunjungan 159 negara dan ASEAN. Ia mengaku, evaluasi masih berjalan selama sebulan ke depan, hal itu dilakukan untuk mengejar wisatawan berkualitas.
"Negara-negara mana saja, kita evaluasi nanti," kata Yasonna usai rapat bersama Presiden Jokowi dan jajaran di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8/2023).
Yasonna tidak menjawab soal penambahan negara ASEAN maupun Jepang dalam list menerima bebas visa. Akan tetapi, pemerintah akan mengevaluasi pemberian izin bebas visa dengan 3 prinsip yakni resiprositas, keamanan dan kemanfaatan.
Yasonna kembali menegaskan pemerintah masih evaluasi terhadap pemberian bebas visa.
"Masih dievaluasi. Satu bulan kan? Nanti kami laporan lagi. Kita evaluasi dulu," kata pria yang sudah dua periode jadi menkumham itu.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membenarkan pemerintah memutuskan evaluasi negara mana yang akan mendapatkan bebas visa kunjungan.
Hal ini dilakukan karena masih banyak peluang pariwisata berkualitas yang ingin didorong pemerintah di masa depan meski saat ini sudah melampaui proyeksi batas atas pengunjung.
"Jadi tadi memutuskan atas arahan bapak presiden dalam 1-2 bulan ke depan, dulu kita ada bebas visa kunjungan untuk 159 negara ditambah 10 negara ASEAN. Ini nanti akan dievaluasi berbasis 3 hal yaitu resiprositas, kebermanfaatan dan keamanan," kata Sandiaga usai rapat.
Sandiaga mengatakan, pemerintah sudah menerapkan bebas kunjungan bagi negara ASEAN setelah pandemi COVID. Kini, pemerintah mengevaluasi karena ingin mengejar wisatawan berkualitas sehingga bisa membawa dampak positif bagi ekonomi Indonesia.
Pemerintah berharap kehadiran wisatawan bisa membuat lapangan usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif meningkat.
Sandi mengaku, pemerintah sudah punya target kriteria wisatawan yang ingin diraup lewat kebijakan bebas visa.
"Untuk tambahan, wisatawan yang diperlukan adalah wisatawan yang ditarget adalah wisatawan berkualitas dengan lama kunjungan di atas 7 hari dan juga jumlah biaya yang dikeluarkan itu targetnya lebih dari 1000 USD per wisatawan," kata Sandi.
Pemerintah sebelumnya memang menghentikan pemberian visa bebas kunjungan untuk 159 negara lewat Keputusan Menkumham No M.HH-GR.01.07 tahun 2023. Penghentian dilakukan demi mencegah gangguan ketertiban umum dan mencegah penyebaran penyakit.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Reja Hidayat
