Menuju konten utama

Pemerintah India Longgarkan Keamanan di Kashmir Selama Iduladha

Pertahanan keamanan di wilayah Kashmir dilonggarkan selama 3 hari untuk perayaan Iduadha.

Pemerintah India Longgarkan Keamanan di Kashmir Selama Iduladha
Seorang pria Muslim meninggalkan mesjid setelah melakukan ibadah solat Jumat saat anggota pasukan keamanan India berjaga saat pemberlakuan pembatasan menyusul pencabutan status konstitusional khusus untuk Kashmir oleh pemerintah India, di Jammu, Jumat (9/8/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Mukesh Gupta/wsj/cfo

tirto.id - Pemerintah India meringankan pertahanan keamanan di wilayah Kashmir selama 3 hari untuk perayaan Iduadha, mulai Minggu (11/8/2019). Pelonggaran yang dilakukan adalah membuka 250 gerai ATM di Srinagar dan bank-bank untuk transaksi keuangan.

Dilansir ABC, pemerintah melaporkan masyarakat Kashmir yang mayoritas Islam, telah mengunjungi tempat-tempat belanja untuk persiapan hari raya Iduladha.

Meskipun begitu, koneksi telepon dan internet tetap diputus oleh pemerintah, dan telah memasuki hari ketujuh pada Minggu (11/8/2019). Untuk 3 hari ke depan, Srinagar akan diizinkan untuk bermobilisasi meskipun masih terbatas.

Pemerintah India memutus koneksi internet dan telepon di wilayah Kashmir yang ada di bawah kekuasaannya, usai terjadi protes massa besar-besaran karena India mencabut status istimewa Kashmir.

Pemerintah melakukan hal tersebut karena khawatir akan berita palsu dan tidak benar menyebar melalui internet dan telepon, karenanya mereka memutus dua koneksi tersebut, Aljazeera melaporkan.

Selain koneksi internet dan telepon, pemerintah juga memblokir akses bank dan ATM di kota-kota Kashmir, hingga perayaan Iduladha. Meski pemerintah mengatakan ada kelonggaran keamanan, sejauh ini belum ada laporan indepeden terkait hal tersebut.

Masyarakat Kashmir berada di bawah pemadaman komunikasi hampir total (yang disebut pemerintah India sebagai upaya keamanan) sejak Senin (5/8/2019), tepat saat pemerintah India mencabut hak istimewa konstitusional Kashmir.

Kashmir yang tergabung dengan India sebelumnya memiliki status istimewa otonomi konstitusi, sehingga Kashmir memiliki otoritas untuk menentukan kebijakan mereka sendiri kecuali dalam hal pertahanan, komunikasi, dan hubungan internasional.

Pencabutan status istimewa membuat Kashmir kehilangan kesitimewaan tersebut.

Perdana Menteri India, Narendra Modi, dilansir The Strait Times, mengatakan langkah itu diperlukan untuk mencegah terorisme dan separatisme di wilayah Kashmir.

Ribuan tentara India dikerahkan di wilayah Kashmir untuk mengamankan situasi. Sabtu (10/8/2019), Rahul Gandhi, pemimpin partai oposisi utama India mengatakan ia menerima laporan adanya kekerasan dan banyak orang sekarat di wilayah penjagaan militer di Kashmir. Ia juga mendesak agar pemerintah India menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.

Pada hari yang sama, pihak berwenang Srinagar juga mengatakan terjadi pelemparan batu terhadap para demonstran dan tidak ada senjata yang ditembakkan pasukan keamanan.

Kamis (8/8/2019) lalu, Modi telah berjanji keamanan yang tengah diterapkan di Jammu dan Kashmir, serta kota-kota yang ada di bawah kekuasaan India lainnya tidak akan menghalangi masyarakat Muslim menjalankan ibadah dan perayaan Iduladha.

Baca juga artikel terkait IDULADHA 2019 atau tulisan lainnya dari Anggit Setiani Dayana

tirto.id - Politik
Kontributor: Anggit Setiani Dayana
Penulis: Anggit Setiani Dayana
Editor: Dipna Videlia Putsanra