tirto.id - Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan persoalan anggaran Pemilu 2024 masih menjadi pembahasan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah. Sejauh ini masih terjadi terjadi diskusi soal nominal yang diajukan KPU yakni Rp86 triliun.
"Kemarin kami rapat, agendakan rapat di Komisi II, salah satunya tentang rapat tahapan dan anggaran [Pemilu 2024]," ujar Guspardi kepada Tirto, Rabu (16/3/2022).
Guspardi menilai usulan anggaran Pemilu 2024 naik drastis ketimbang anggaran Pemilu 2019 sebesar Rp25 trilun. Kenaikan ini dipakai KPU untuk menggaji panitia adhoc; sebelumnya mereka mendapat gaji kisaran Rp500ribu-Rp1 juta.
Usulan dengan anggaran baru, mereka akan mendapatkan gaji di atas Rp2 juta. Sesuai standar UMR, kata Guspardi.
"Ini enggak wajar, kalau mau naikan gaji panitia ad hoc boleh saja, asal wajar," ujarnya.
Namun disamping itu, tujuh nama Komisioner KPU dan lima nama anggota Bawaslu terpilih belum juga dilantik. DPR masih menunggu surat keputusan dari Presiden Joko Widodo, kata Gauspardi.
"Enggak bisa terburu-buru, sesuai mekanisme. Kalau sudah berakhir masa jabatan yang lama, tentu presiden akan keluarkan SK," ujarnya.
Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani juga menegaskan bahwa pembahasan anggaran Pemilu 2024 belum disepakati dan menunggu Komisioner KPU dan Anggota Bawaslu baru dilantik.
"Tentu saja akan lebih baik kalau kemudian rencana dan tahapan-tahapan itu serta pengelolaan keuangannya itu secara akutabilitas nantinya dikelola anggota KPU dan Bawaslu yang sudah dilantik," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Bayu Septianto
