Polemik Pertemuan Cak Imin & Anggota KPU-Bawaslu Terpilih

tirto.id - Aksi Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar kembali menuai kritik. Kali ini terkait pertemuan pria yang akrab disapa Cak Imin itu dengan anggota KPU dan Bawaslu terpilih periode 2022-2027. Momen tersebut diunggah Muhaimin dalam akun medis sosial Instagram @cakiminow.

“Kedatangan tamu-tamu penting, pengawal demokrasi yang fair, adil dan akuntabel,” demikian bunyi keterangan foto yang diunggah di akun tersebut.

Pertemuan tersebut lantas menuai pro dan kontra. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengritik pertemuan itu. Ia menilai, hal tersebut secara etis berbahaya untuk penyelenggara pemilu. Ia mengingatkan peserta yang hadir mayoritas masih penyelenggara pemilu daerah.

“Sebagian besar dari mereka, kan, masih berstatus sebagai anggota KPU dan Bawaslu Provinsi. Apakah mereka sudah izin dengan KPU dan Bawaslu RI untuk bertemu ketum parpol dan wakil ketua DPR yang yang sedang mengusulkan penundaan pemilu dan posisi mereka belum jadi anggota KPU dan Bawaslu RI definitif," kata Fadli kepada Tirto, Selasa (15/3/2022).

Fadli memandang, anggota KPU-Bawaslu terpilih belum layak bertemu dengan Muhaimin. Seharusnya, kata dia, Cak Imin lebih intens bertemu dengan anggota KPU-Bawaslu 2017-2022 untuk membahas pemilu daripada dengan KPU-Bawaslu yang baru terpilih.

Fadli khawatir pertemuan tersebut akan mempengaruhi citra KPU-Bawaslu dan kepercayaan publik kepada lembaga dalam menyelenggarakan pemilu. Ia mengingatkan pihak yang ditemui KPU-Bawaslu terpilih adalah inisiator gerakan penundaan Pemilu 2024. Hal ini tentu mempengaruhi persepsi publik.

“Menurut saya iya [memengaruhi citra KPU-Bawaslu secara institusi dan pelaku penyelenggara pemilu], apalagi polemik penundaan pemilu ini, marwah utama yang dikejar KPU dan Bawaslu menjaga kemandirian lembaga penyelenggara pemilu dan menjaga kepercayaan publik terhadap pelembagaan demokrasi masih ada,” kata Fadli.

Namun, Fadli mengaku belum bisa memprediksi apakah pertemuan tersebut bisa mempengaruhi partisipasi pemilih di masa depan atau tidak. Akan tetapi, ia memastikan citra kelembagaan terganggu dengan pertemuan itu.

“Dengan pertemuan dibuat di tengah polemik penundaan pemilu, apalagi dengan ketum parpol yang ingin menunda pemilu, potensial menganggu persepsi terhadap kemandirian lembaga penyelenggara pemilu," kata Fadli.

Sementara itu, peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Erik Kurniawan justru berpendapat pertemuan Cak Imin dengan KPU-Bawaslu tidak mempengaruhi pelaksanaan pemilu mendatang. Ia mengingatkan pertemuan tidak hanya dengan Muhaimin, tetapi juga pimpinan DPR lain.

“Saya kira tidak. Pertemuan tersebut, kan, bagian dari pertemuan dengan Pimpinan DPR, setahu saya pertemuan tersebut tidak hanya dengan Cak Imin, tapi ketua DPR dan wakil ketua yang lain," kata Erik kepada Tirto.

Erik juga memandang tidak ada politik kepentingan karena posisi pertemuan Muhaimin dengan para KPU-Bawaslu itu adalah antara DPR dengan KPU-Bawaslu. Ia pun menilai tidak ada masalah etis karena pertemuan dilakukan dalam kapasitas DPR dengan KPU-Bawaslu.

“Sah-sah saja, lagi pula DPR akan jadi mitra kerja KPU dan Bawaslu," kata Erik.

Ada Persoalan Etika

Analis politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai, pertemuan tersebut mungkin hanya sebatas silaturahmi. Akan tetapi, ada persoalan etika karena Muhaimin adalah pimpinan partai kontestan pemilu. Hal itu bisa mempengaruhi persepsi publik pada pemilu.

“Publik bisa bereaksi skeptis dengan adanya pertemuan tersebut. Letak skeptisnya tersebut terletak pada posisi independensi dan netralitas KPU dan Bawaslu dan pada posisi parpol yang harusnya tahu aturan main pemilu," kata Wasisto saat dihubungi reporter Tirto.

Wasisto mengingatkan, bibit keraguan bisa muncul di pikiran publik karena ada prasangka kepentingan politik. Anggota KPU-Bawaslu yang hadir perlu menjelaskan ke publik isi pertemuan tersebut sebelum viral di publik.

Ia pun mengingatkan bahwa pertemuan tersebut bisa menjadi bahan kampanye negatif terhadap Pemilu 2024 maupun integritas KPU-Bawaslu, apalagi Muhaimin adalah Wakil Ketua DPR bidang kesra yang bukan mengurusi KPU-Bawaslu.

“Potensi itu akan ada dan muncul kalau cerdik mengemasnya. Ada baiknya Cak Imin dan kedua lembaga itu memberikan klarifikasi jernih siapa inisiatornya kalau memang ada. Dijelaskan pula urgensi dan makna pertemuan itu pada publik biar tidak jadi polemik berkepanjangan,” kata Wasisto.

Redaksi Tirto pun berusaha mengkonfirmasi soal pertemuan tersebut kepada Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid. Namun keduanya belum merespons hingga artikel ini dirilis.