Pejabat Otorita IKN Dapat Tukin Hingga Rp98 Juta, Ini Rinciannya

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan serta Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara, pada 12 Juli 2023. Dalam aturan tersebut mengatur terkait pemberian hak keuangan dan fasilitas untuk pejabat badan otorita IKN.

"Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/ Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan hak keuangan setiap bulan dan fasilitas lainnya," dalam pasal 1 Perpres tersebut dikutip Tirto, Jumat (14/7/2023).

Kemudian, pada pasal 2 dijelaskan hak keuangan yang diberikan terdiri atas gaji pokok serta tunjangan melekat, berupa tunjangan keluarga, tunjangan pangan/beras, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja. Tunjangan tersebut diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, pada pasal 3 dijelaskan mereka selain mendapat gaji dan tunjangan, juga diberikan fasilitas lain. Diantaranya, biaya perjalanan dinas, fasilitas jaminan sosial, fasilitas perumahan, fasilitas transportasi dan fasilitas lain sesuai ketentuan perundangan.

Seluruh fasilitas tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN). Selain itu, pajak penghasilan maupun fasilitas

dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian, dalam pasal 4 juga dijelaskan seluruh fasilitas tersebut langsung diterima sejak dilantik hingga diberhentikan atau berhenti dari jabatan sesuai perundang-undangan yang berlaku.