PDIP Tak Mau Ikut Campur Wacana Koalisi Permanen Usulan Golkar

tirto.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tidak ingin ikut campur dalam wacana koalisi permanen yang diusulkan oleh Ketua Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo, memastikan partainya memilih tetap berada di luar pemerintahan dan memposisikan diri sebagai partai penyeimbang dalam sistem politik presidensial yang berlaku saat ini.

“Apakah yang dimaksud dengan koalisi permanen itu untuk selama-lamanya? Mungkin keinginan para politisi, ya silakan. Tapi kami tidak ikut campur soal itu,” ucap Andreas dalam konferensi pers di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).

“Ya PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan dan kami ya memposisikan diri sebagai partai penyeimbang tadi. Tidak menyebut diri sebagai partai oposisi. Itu poin, sikap PDI Perjuangan di dalam sistem politik yang berjalan saat ini,” lanjutnya.

Dia pun menegaskan sikap PDIP tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian, Andreas menyebut sebagaimana sepanjang sejarah politik di Indonesia, koalisi permanen belum pernah terjadi.

“Kalau kita perhatikan dalam sejarah politik Indonesia, belum pernah terjadi koalisi kemarin. Kemarin yang ada adalah, kalau PDI Perjuangan, kami menyebut itu kerja sama antar partai,” ucap Andreas.

Secara konseptual, jelas Andreas, koalisi permanen dikenal dalam sistem pemerintahan parlementer. Sedangkan, Indonesia menerapkan sistem presidensial multipartai, yang mana lebih mengutamakan kerja sama antarpihak.

“Textbook koalisi itu hanya ada di dalam sistem parlementer. Kalau dicek di mana saja, yang ada itu hanya di sistem parlementer, yang namanya koalisi itu. Sementara di sistem presidensi multipartai, ya orang berupaya untuk bekerja sama,” ucap Andreas.

Senada dengan Andreas, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan PDIP tetap membuka ruang dialog politik dengan berbagai fraksi dan partai di DPR RI, meski berada di luar pemerintahan. Menurut Hasto, komunikasi politik merupakan bagian dari fungsi penyeimbang dalam demokrasi.

“Namanya DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka representasi rakyat. Sangat benar kalau dikatakan kami sendirian, tetapi kami membangun komunikasi. Penyeimbang itu ada dialog, ada data, ada argumen, dan itu sehat di dalam demokrasi,” ujar Hasto.

Hasto menegaskan, PDIP tidak menutup diri dari pembahasan berbagai wacana politik, termasuk hasil Rakernas partai, selama bertujuan menjaga kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama demokrasi.

“Basisnya semuanya ingin menjaga bahwa rakyatlah yang berdaulat. Karena itu makna yang sangat substansial dari demokrasi,” kata Hasto.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengumumkan salah satu poin pernyataan politik yang dihasilkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I 2025 Partai Golkar, yakni mendorong dibentuknya koalisi partai politik permanen, dengan berlandaskan kepentingan ideologis dan strategis.

Koalisi permanen disebutnya tidak hanya berorientasi untuk memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres), tetapi juga untuk membangun kerja sama politik guna memastikan kebijakan strategis pemerintah mendapatkan dukungan politik.

“Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan,” kata Bahlil dalam keterangan pers resminya pada Minggu (21/12/2025).