Masuk tirto.id
tirto.id - PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan dukungannya terhadap upaya perdamaian di Palestina, namun menolak rencana pengiriman pasukan perdamaian melalui Board of Peace (BoP) yang berada di luar mekanisme PBB. Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan, langkah seperti itu bisa berisiko dan tidak sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia.
“Dalam tradisi kita, pengiriman pasukan, sejak dulu pasukan perdamaian itu kan selalu melalui PBB. Karena terlembaga yang memang kita bentuk untuk mengatur sistem internasional agar lebih berkeadilan, agar setiap bangsa punya kedudukan setara dan juga agar Pancasila itu diterima sebagai bagian dari piagam PBB,” ujar Hasto dalam keterangannya, Minggu (15/2/2026).
Hasto juga menekankan Indonesia sebaiknya memimpin prakarsa perdamaian melalui PBB dan solidaritas negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
“Ketika PBB tidak berhasil menyelesaikan persoalan di Timur Tengah, maka kita harus menggalang bangsa-bangsa Asia Afrika, Amerika Latin yang merupakan kekuatan mayoritas yang ada di PBB, bukan membentuk suatu badan baru yang di luar mekanisme PBB. Itu yang diharapkan oleh PDI Perjuangan,” ujar Hasto.
Hasto juga menyinggung soal implikasi anggaran. Menurutnya, jika pasukan dikirim di luar PBB, biaya bisa membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dalam hal ini, dia menilai pengiriman di luar PBB berisiko memicu ketegangan baru dan mengurangi efektivitas diplomasi Indonesia.
“Kita lihat untuk pendidikan saja kita belum merata, kemudian sehingga resolusi-resolusi konflik ketika itu dilakukan melalui PBB dan dengan menggunakan kepemimpinan Indonesia melalui prakarsa Indonesia itu akan jauh lebih efektif dan tentu saja biayanya akan jauh lebih murah,” tuturnya.
Hasto menambahkan, “Nah, tapi ketika memang PBB sudah menetapkan suatu resolusi untuk mengatasi konflik yang ada di Timur Tengah, di situlah kita bisa mengirimkan pasukan perdamaian di bawah PBB, tentu ada implikasi anggaran yang kita persiapkan.”
Pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi PDIP yang mendukung politik luar negeri bebas aktif Indonesia, mendorong prakarsa perdamaian dunia melalui lembaga yang sah dan mekanisme internasional, daripada langkah sepihak yang berpotensi memicu ketegangan baru di wilayah konflik.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Abdul Aziz
