Masuk tirto.id
tirto.id - Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas mengatakan jika mereka tidak membutuhkan pasukan asing. Hal ini disampaikan sebagai bentuk tanggapan untuk rencana Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengirim pasukan ke Gaza di bawah bendera ISF.
Sebelumnya diberitakan jika saat ini Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan kurang lebih 8.000 pasukan untuk dikirim dalam misi perdamaian di Gaza.
Ini adalah langkah awal Indonesia setelah resmi bergabung menjadi anggota perintis Board of Peace (BoP) yang diketuai oleh Presiden AS, Donald Trump.
Hamas Buka Suara Soal Pasukan Indonesia
Osama Hamdan ditanya pendapatnya tentang rencana Pemerintah Indonesia untuk mengirim ribuan pasukan ke Gaza. Menurut Hamdan, Hamas telah menghubungi pemerintah Indonesia untuk menekankan jika rakyat Palestina sebenarnya tidak membutuhkan pasukan luar.
“Kami telah memberitahukan kepada semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami, rakyat Palestina, tidak membutuhkan pengawasan atau penjagaan pihak luar,” ujar Hamdan dikutip dari YouTube Aljazeera Mubasher.
“Hal terakhir yang seharusnya dipertimbangkan dunia adalah mengirim pasukan untuk bertindak sebagai kekuatan pendudukan, berhadapan dengan rakyat Palestina atas nama pendudukan, atau mencoba menggantikan kehendak mereka sebagai pengganti tentara pendudukan. Tidak ada warga Palestina yang akan menerima hal ini,” tambahnya.
Hamdan kemudian juga menjelaskan jika nantinya pasukan Indonesia dan pasukan internasional lainnya tetap harus datang ke Gaza, maka ia meminta mereka untuk bertindak sebagai pasukan pencegah agresi lanjutan dari Israel.
“Namun, karena Dewan Keamanan telah memutuskan adanya pasukan internasional, biarkan pasukan tersebut ditempatkan di perbatasan untuk mencegah musuh melanjutkan agresinya terhadap rakyat kami, mencegah pelanggaran gencatan senjata, dan mencegah setiap tindakan pendudukan atau serangan lebih lanjut di Jalur Gaza seperti yang terjadi sebelumnya,” harapnya.
Seperti diberitakan The Guardian, laporan dari radio publik Israel pada Selasa (10/2) pagi menyebutkan bahwa pemerintah telah menunjuk sebuah lokasi strategis di selatan Jalur Gaza, di antara kota Rafah dan Khan Younis, untuk menjadi barak atau pos bagi pasukan Indonesia yang rencananya akan dikerahkan sebagai bagian dari pasukan internasional.
Penempatan ini dipilih kemungkinan karena letaknya yang relatif aman namun tetap dekat dengan perbatasan, sehingga memungkinkan pasukan tersebut menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan agresi, tanpa terlalu mencampuri urusan internal Gaza.
Jika pasukan Indonesia benar-benar diterjunkan, ini akan menjadi kehadiran pasukan asing pertama di Gaza sejak pendudukan Israel pada tahun 1967, ketika wilayah tersebut masih berada di bawah kontrol militer Israel setelah Perang Enam Hari.
Artinya, ini bukan hanya misi perdamaian biasa, tetapi juga sebuah langkah historis yang menandai keterlibatan langsung pihak ketiga di wilayah yang selama lebih dari lima dekade mengalami konflik berkepanjangan.
Kehadiran Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia juga memberi dimensi politik dan simbolik yang penting.
Indonesia akan berada di tengah-tengah konflik yang paling rumit di Timur Tengah, dengan kemungkinan berperan sebagai mediator atau pengawas netral yang bisa membantu menegakkan gencatan senjata, mencegah agresi lanjutan, dan memberikan dukungan kemanusiaan.
Terkait isu perlucutan senjata, Hamdan menanggapi laporan media internasional yang menyebut adanya rancangan proposal untuk melucuti senjata kelompok perlawanan Palestina.
“Kami belum menerima dari para mediator draf atau proposal resmi apapun mengenai senjata kami. Sikap nasional kami teguh bahwa mempertahankan senjata kami adalah hak selama pendudukan masih berlangsung,” tegasnya.
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Dipna Videlia Putsanra
