Partai Golkar akan Ekspos Pelaku Mahar Politik di Pilkada

Partai Golkar mengakui adanya praktek mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi menjadi calon kepala daerah di internalnya oleh kader yang tidak bertanggungjawab.

Menurut Ketua Bidang Politik dan Hukum Golkar Yorrys Raweyai, pihaknya akan menindak tegas oknum yang melakukan hal tersebut sesuai dengan peraturan partai yang ada.

"Kita sudah sepakat dengan ketua harian ini tidak bisa dibiarkan dan kita harus ekspos," kata Yorrys di Restoran Puang Ocha, Rabu (27/9/2017).

Yorrys pun menyatakan DPP Golkar akan mencari data-data lain terkait hal ini. Tidak hanya di Jawa Barat seperti halnya yang diungkapkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

"Tidak bisa dibiarkan dan digerayangi oleh oknum yang selama ini memakai nama partai, untuk jadi benteng, untuk melakukan hal di luar komitmen reformasi," kata Yorrys.

Dirinya menganggap praktek semacam ini sangat berpeluang merugikan Golkar, bukan oknum-oknum yang melakukannya. Karena, citra partai yang akan disorot oleh masyarakat.

"Apalagi Pilkada 2018 ini yang terakhir cukup signifikan. 171 daerah, 8 gubernur," kata Yorrys.

Untuk diketahui, Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi mengaku, pernah diminta duit mahar Rp 10 miliar agar rekomendasi pencalonan sebagai bakal calon Gubernur Jabar 2018 dikeluarkan DPP Partai Golkar. Dedi tidak menyebutkan pihak yang dimaksud tersebut.

"Dengan tegas dia katakan kalau anda tidak kasih Rp 10 miliar jangan menyesal anda tidak dapatkan apa-apa. Saya katakan tidak apa-apa, besok saya tidak jadi apa-apa juga enggak apa-apa," kata Dedi saat berorasi di hadapan ratusan kader Partai Golkar Jabar, di Kantor DPD Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Selasa (26/9/2017).

Namun, Bupati Purwakarta itu mengklaim menolak transaksional tersebut. Menurutnya seluruh mekanisme Partai Golkar sudah ditempuh.

Ia yakin dengan apa yang sudah diberikan pada Golkar, Dedi pun tinggal menunggu instruksi saja, karena sebelumnya namanya disebut sebagai calon kuat.

"Saya sabar. Di tengah-tengah itu saya secara pribadi mengalami kegelisahan karena seringkali ada orang telepon," jelasnya.

Sampai saat ini, Golkar belum memberikan rekomendasi kepada siapapun sebagai Cagub dan Cawagub Jawa Barat. Meskipun, mereka mengklaim akan mengutamakan calon dari kader sendiri.

Baca juga artikel terkait PARTAI GOLKAR atau tulisan lainnya dari M. Ahsan Ridhoi