tirto.id - Lengsernya Soeharto dan dimulainya era reformasi membuat beberapa penegak hukum berani menindak para koruptor. Syafiuddin Kartasasmita adalah salah satunya. Hakim agung itu percaya bahwa di era reformasi siapapun tidak lagi kebal hukum, termasuk keluarga Soeharto. Putra kesayangan Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy, ia ganjar hukuman denda 30 miliar dan 18 bulan penjara. Keberanian itu akhirnya harus dibayar mahal.
Tommy adalah salah satu orang yang paling antusias memanfaatkan kuasa ayahnya. Salah satunya adalah ketika mengurusi proyek mobil nasional Timor. Kala Orde Baru berkuasa, proyek itu sebenarnya bermasalah. Media sudah menyorotinya, tapi Soeharto membatasi kebebasan pers demi mengutamakan aset pribadinya—termasuk anak-anaknya.
Syafiuddin memang pengadil langganan kasus korupsi Orde Baru. Pada 2001 ia menangani kasasi perkara korupsi Bob Hasan, pengusaha sekaligus mantan menteri yang dikenal dekat dengan Soeharto. Saat Soeharto resmi menjadi terdakwa dalam perkara korupsi terkait sejumlah yayasan, Syafiuddin turut mengurusi. Dia menjadi Ketua Majelis Hakim dengan anggota Sunu Wahadi dan Artidjo Alkostar.
Tidak heran, Syafiuddin juga menggarap kasus Tommy. Namun kali ini dia bermasalah dengan orang nekat.
Elza Syarief, kuasa hukum Tommy, sempat mencoba jalan damai dengan menawarkan Rp200 juta kepada Syafiuddin. Tentu saja uang sejumlah itu ditolak. Konon, Syafiuddin bahkan pernah menolak uang sebesar Rp20 miliar yang ditawarkan kepadanya untuk mengalah pada kasus tertentu.
Setelah menjatuhkan hukuman pada Tommy, 10 bulan berselang Syafiuddin ditembak orang tak dikenal yang berboncengan menunggang sepeda motor RX-King. Satu tembakan mendarat di ban mobil, sedangkan empat tembakan mengarah langsung pada Syafiuddin. Dia tewas seketika.
Dua orang bernama Mulawarman dan Noval Hadad itu tertangkap di kemudian hari. Mereka mengaku mendapat bayaran Rp 100 juta dari Tommy untuk mengeyahkan Syafiuddin. Tommy membuat publik sadar: nyawa penegak hukum seperti tak berharga. Kendati awalnya divonis 15 tahun penjara pada 2001, Tommy berhasil memangkasnya menjadi 10 tahun penjara.
Setelah beberapa kali mendapat pengurangan hukuman, Tommy bebas pada 2006. Seperti ditulis media Australia ABC, “uang berbicara lebih baik dari hukum.”
Lepas dari penjara, Tommy, yang tahu betapa nyamannya kekuasaan, masuk lagi ke dalam dunia politik. Bukan merangkak dari bawah, Tommy langsung ikut dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar 2009.
Minim Visi Tommy Soeharto
Dalam konvensi itu, Tommy dikalahkan oleh Aburizal Bakrie. Seperti beberapa pentolan Partai Golkar yang kalah dalam konvensi atau munas, Tommy kemudian mendirikan partai baru hanya dalam jangka waktu dua tahun bernama Nasional Republik (Nasrep).
Tommy tidak punya keuletan untuk membentuk partai dari nol. Ketua Umum Partai Nasrep Jus Usman Suryanegara mengaku Nasrep sebenarnya mengakuisisi Partai Nurani Umat (PNU) dan Partai Sarikat Indonesia (PSI) yang sudah berbadan hukum sejak 2008. Di kemudian hari, Partai Buruh dan Partai Kedaulatan juga ikut bergabung.
Kepraktisan ini demi memudahkan Nasrep lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pemilu 2014.
Beberapa petinggi partai Nasrep adalah orang-orang yang punya afiliasi dengan Soeharto. Jus Usman sendiri adalah mantan Sekretaris Jenderal Partai Hanura, partai besutan Wiranto, Panglima ABRI terakhir era Soeharto. Sedangkan Dewan Penasihat Partai Nasrep adalah Muchdi Purwoprandjono yang pernah menjadi mantan Deputi Kepala Badan Intelijen Negara dan Danjen Kopassus.
Tommy saat itu digadang-gadang sebagai ikon Partai Nasrep. Alasan Jus Usman, masyarakat merindukan sosok Soeharto dan kepemimpinannya di masa Orde Baru. Dia yakin Tommy, yang juga Ketua Dewan Pembina, akan menjadi sosok yang bisa mengangkat elektabilitas partai di tahun 2014.
Nyatanya perhitungan itu keliru. Jangankan mengusung capres sendiri, Partai Nasrep bahkan tidak lolos verifikasi KPU. Saat itu Tommy juga tidak bisa berbuat banyak selain pasrah. Lagi pula Nasrep tak menyatakan dukungan terbuka kepada Prabowo Subianto atau Joko Widodo yang ikut berkontestasi di Pilpres 2014. Kendati Titiek Soeharto mengklaim Keluarga Cendana mendukung Prabowo, tidak ada kampanye nyata dari Tommy atau Nasrep.
Setelah gagal diverifikasi KPU, Partai Nasrep lenyap dari radar perpolitikan Indonesia.
Pada 2016 Nasrep bangkit. Kali ini lebih meyakinkan. Nasrep menjadi perbincangan publik setelah bergabung dengan Beringin Karya. Namanya menjadi Partai Berkarya dan posisi Ketua Umum diduduki oleh Syamsu Djalal.
Pada kepengurusan pertama, Tommy hanya menjadi Ketua Dewan Pembina. Di tahun 2018, namanya terpilih untuk posisi ketua umum. Untuk kedua kalinya Tommy mencoba membawa partai menembus pemilu legislatif, kali ini di tahun 2019.
Peluang Tommy sebenarnya cukup terbuka. Adanya pemilu serentak membuka peluang partai gurem untuk mendompleng nama capres demi mendongkrak elektabilitas partai. Sayangnya, partai ini malah mendukung pihak yang kalah dalam Pilpres 2019, Prabowo-Sandiaga Uno. Alhasil, setelah pilpres berakhir, partai tak mendapat posisi apapun di pemerintahan. Berkarya juga tak mampu memanfaatkan popularitas Prabowo-Sandiaga untuk lolos ke parlemen. Mereka gagal mengirimkan wakilnya ke DPR.
Hasil buruk ini kemudian membuat partai terbelah antara kubu Muchdi dan Badaruddin Andi Picunang dengan kubu Tommy Soeharto dan Priyo Budi Santoso selaku Sekjen Partai Berkarya. Kubu pertama menganggap pileg sangat penting bagi Berkarya. Mereka lantas mendesak Prabowo-Sandiaga ikut menolak hasil pileg, tidak cuma pilpres.
Kubu Muchdi-Badaruddin juga menunjukkan gelagat berpindah haluan untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Bila mendukung pemenang pilpres, setidaknya Berkarya bisa lebih rapat kepada penguasa dan bukan tidak mungkin mendapat jabatan strategis seperti parpol lain pendukung Jokowi-Ma'ruf.
Sedangkan kubu Tommy-Priyo bergeming. Mereka tak berusaha untuk masuk ke dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan tak mendorong Prabowo-Sandi menolak hasil pileg. Setelah gugatan ke MK ditolak, berakhir sudah perjuangan Berkarya di tahun 2019 untuk bisa mendapat jabatan strategis di pemerintahan atau bahkan di parlemen.
Priyo Budi Santoso menegaskan visi Partai Berkarya sejak awal hanya untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga. Partai ini sejak awal seperti tidak berharap kadernya duduk di parlemen. Visi Tommy memimpin partai nyatanya tak sesukses perencanaannya dalam membunuh hakim Syafiuddin.
"Sikap resmi Berkarya sepenuhnya mendukung dan sehaluan dengan keputusan BPN Prabowo-Sandi yang menolak hasil pilpres jika semua kecurangan yang masif tidak mendapat respons yang adil. Sesuai aturan perundangan sejak awal BPN memang dibentuk untuk pemenangan Prabowo-Sandi dalam pilpres, bukan pileg. Kami paham itu," ujar Priyo seperti dikutip Detik.
Pernyataan ini jelas menimbulkan kekecewaan dari beberapa kader, termasuk Badaruddin. Visi Tommy-Priyo jelas bertentangan dengan Muchdi-Badaruddin. Dalam keterangannya kepada Tirto, Badaruddin menyebut, “sejak pengurus hasil Rapimnas Solo 2018, partai ini otopilot dan tidak teratur. Ditandai dengan tidak adanya kebijakan yang demokratis, keputusan tak pernah dirapatkan, kebijakan cenderung otoriter dan feodal di semua tingkatan.”
Trah Soeharto Dibunuh Muchdi
Visi beberapa kader Partai Berkarya, termasuk Badaruddin yang merupakan mantan kader Partai Golkar, berbeda dengan Tommy. Setelah pemilu serentak 2019, Badaruddin menyampaikan ada desakan dari kader Partai Berkarya agar mengevaluasi keputusan yang dibuat Tommy setahun belakangan. Salah satunya adalah mengorbankan pileg dan hanya fokus pada pilpres.
"Misalnya saja partai ini yang tadinya diharapkan masuk ke Senayan, mewakili satu kursi setiap dapilnya ternyata gagal, dan itu kan bagian evaluasi ke depan bagaimana," kata Andi seperti dikutip CNN.
Sebelum Tommy, perjuangan trah Soeharto dalam politik dipimpin Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut Soeharto dan Siti Hediati Hariyadi alias Titik Soeharto.
Pada 2002 Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) didirikan Tutut dengan R. Hartono, pembantu Soeharto di masa Orde Baru, sebagai ketua umum. Tutut kemudian diproyeksikan sebagai capres untuk Pilpres 2004 oleh PKPB. Keinginan mengulang kejayaan ayahnya gagal karena PKPB hanya mendapat 2,11 persen suara nasional dan tidak berhasil memenuhi ambang batas pencalonan presiden.
Tapi kiprah PKPB terbilang cukup baik sebagai partai baru. Mereka berhasil mengirim dua kadernya ke DPR. Pada 2009 PKPB kembali mencoba peruntungan, tapi adanya perubahan ambang batas partai untuk lolos ke parlemen sebesar 2,5 persen suara nasional menjadi hambatan. PKPB cuma memperoleh 1,4 persen suara nasional. Lima tahun berselang, PKPB tidak lolos verifikasi KPU dan nama Tutut pun tak terdengar dalam bursa pencalonan presiden.
Satu trah Soeharto yang tersisa di Golkar dan masih setia adalah Titiek Soeharto. Pada 2012 Titiek resmi menjadi kader Partai Golkar. Hanya berselang dua tahun, Titiek mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dari Yogyakarta menggunakan kendaraan politik ayahnya semasa berjaya di era Orde Baru.
Titiek juga benar-benar memanfaatkan nama ayahnya. Saat berkampanye, Titiek memajang foto ayahnya dengan tulisan 'Putri Ngayogyokarto, Putrane Pak Harto'. Slogan yang dibawa Titiek: 'Isih Penak Zamanku To?"
Golkar hanya mendapat satu kursi di dapil Yogyakarta. Di antara kader Partai Golkar yang berkontestasi, Titiek berhasil mendapat suara tertinggi. Tak pelak, dia berhasil melenggang ke Senayan untuk periode 2014-2019.
Sayangnya kesuksesan Titiek tak lagi terulang lima tahun berikutnya. Tak lama setelah Tommy menjadi Ketua Umum Partai Berkarya di tahun 2018, Titiek keluar dari Partai Golkar dan turut bergabung dengan adiknya.
Satu langkah ini mengubah nasib Titiek untuk lima tahun ke depan. Bersama Partai Berkarya, Titiek tak mampu mengulang kesuksesan. Jangan dulu menghitung perolehan suara Partai Berkarya, Titiek bahkan tidak masuk dalam lima suara terbanyak di dapil Yogyakarta. Dengan begini, tak ada jaminan Titiek akan bisa sukses dalam Pileg 2024 mendatang.
Harapan trah Soeharto terpaksa mengerucut pada Tommy seorang. Namun tak lama setelah pilpres, dia juga ikut “dihabisi.” Rombongan Muchdi, Badaruddin, dan kader Partai Berkarya lainnya yang tergabung dalam Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B) melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, Sabtu (11/7/2020) secara langsung dan virtual.
Hasilnya Mayjen TNI (Purn.) Muchdi Purwoprandjono terpilih sebagai ketua umum dan Badaruddin sebagai Sekretaris Jenderal. Perlawanan terakhir Tommy adalah mengirim kader yang mengaku sebagai Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB). Usaha itu sia-sia belaka karena keputusan partai bulat enam jam sesudahnya.
Keputusan lain dalam musyawarah nasional itu benar-benar bertentangan dengan kepemimpinan Tommy sebelumnya. Selain keputusan Partai Berkarya mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, mereka juga mengganti logo dan corak partai menjadi putih seperti sebelum peleburan dengan Nasrep besutan Tommy.
Bukan hanya mendepak Tommy, Muchdi dan Badaruddin menegaskan bahwa Partai Beringin Karya (Berkarya) tidak muncul begitu saja dari keringat putra kesayangan Soeharto itu, melainkan banyak orang. Bahkan Badaruddin menegaskan, “Kami (pengurus Partai Berkarya) yang meminta kepada Bapak Hutomo Mandala Putra untuk membesarkan partai ini, bukan kami yang diminta.”
Membahas Tommy yang begitu berkuasa di masa Orde Baru, Adam Schwarz, peneliti dari Foreign Policy Institute menulis dalam A Nation in Waiting: Indonesia's Search for Stability (2018):
“Kurang ajar, agresif, dan sombong. Tommy adalah anak Soeharto yang paling menonjol di muka publik dan paling berbahaya bagi ayahnya. Berdasarkan pengakuan dari beberapa pejabat pemerintahan, di antara anak Soeharto, Tommy adalah yang paling sering menggunakan nama ayahnya untuk mendapatkan apa yang dia mau.”
Kini Tommy tak lagi punya privilese dan kekuasaan macam itu. Cengkeramannya atas Partai Berkarya juga relatif mudah ditelikung Muchdi dan Badaruddin.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
