Menuju konten utama

Panglima TNI-Menhan Tinjau Penertiban Tambang Ilegal di Morowali

Menhan Sjafrie menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam mengatur dan menertibkan seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia.

Panglima TNI-Menhan Tinjau Penertiban Tambang Ilegal di Morowali
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memasang spanduk penguasaan kembali lahan kawasan hutan dari PT Bumi Morowali Utara (BMU) yang dijadikan tambang ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (4/11/2025). (ANTARA/HO-Kejaksaan Agung RI)

tirto.id - Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, bersama Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung, ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, meninjau langsung lokasi penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan aktivitas tambang nikel ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah. Peninjauan dilakukan di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Selasa (4/11/2025).

Satgas PKH mengamankan area seluas 62,5 hektare yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan penambangan ilegal.

Kunjungan ini merupakan wujud perhatian dan dukungan pemerintah terhadap upaya penegakan hukum serta pelestarian sumber daya alam di wilayah nasional. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam mengatur dan menertibkan seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia.

“Negara harus hadir di dalam menertibkan semua sumber daya alam yang ada di wilayah nasional kita. Termasuk infrastruktur yang dipergunakan di kawasan ini, harus dilengkapi dengan pranata-pranata aparat yang ada di dalamnya. Harus ada imigrasi, harus ada bea cukai, dan harus ada pejabat-pejabat pengamanan kamtibmas agar jangan terjadi hal-hal yang pernah terjadi di masa-masa yang lalu,” ujar Sjafrie dalam keterangan resminya, Selasa.

Sjafrie turut menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas ilegal sekaligus memberikan dukungan terhadap kegiatan yang sah dan produktif. Ia menegaskan, negara tidak akan pandang bulu untuk menindak para pelaku aktivitas ilegal, terlepas dari latar belakang mereka.

“Yang legal kita dorong supaya tetap berproduksi. Kemudian yang kedua, yang ilegal ini negara akan menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kita tidak melihat latar belakang, kita tidak melihat dari mana, tapi kita melihat bahwa kepentingan nasional harus kita tegakkan, harus kita selamatkan,” tegasnya.

Sjafrie menekankan bahwa langkah penertiban ini juga merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran di masa mendatang, termasuk potensi penyelundupan ke luar wilayah Indonesia.

"Ini adalah upaya preventif yang kita lakukan dan secara nasional kita akan melakukan penyekatan-penyekatan dari wilayah perairan kita yang mungkin akan terjadi penyimpangan atau penyelundupan luar wilayah nasional,” pungkasnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, TNI yang tergabung dalam Satgas PKH bertugas dalam pengamanan sumber daya alam dan berperan aktif di lapangan.

Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, menjabat sebagai Wakil Ketua II Pengarah Satgas PKH, yang berperan dalam pengawasan strategis serta koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Sementara itu, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Richard Tampubolon, selaku Wakil Ketua I Pelaksana Satgas PKH, turut memastikan jalannya operasi berjalan sesuai prosedur, efektif, dan tepat sasaran.

Baca juga artikel terkait TAMBANG ILEGAL atau tulisan lainnya dari Naufal Majid

tirto.id - Flash News
Reporter: Naufal Majid
Penulis: Naufal Majid
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama