tirto.id - Organisasi Kerjasama Ekonomi Dunia atau OECD merekomendasikan Indonesia untuk segera menerapkan tarif atau pajak karbon. Kebijakan ini dipandang perlu apabila Indonesia ingin menseriusi target penurunan emisi karbon sebagaimana kesepakatan dalam Paris Agreement 2016 atau dikenal dengan nama COP 21.
“Pada dasarnya yang perlu dilakukan adalah berhenti mensubsidi bahan bakar fosil. Kedua berlakukan tarif yang sangat mahal untuk emisi karbon,” ucap Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurría dalam konferensi pers virtual terkait peluncuran survey OECD, Kamis (18/3/2021).
Angel mengatakan kehadiran tarif karbon ini menjadi penting. Pasalnya Indonesia masih menjadi salah satu negara produsen emisi gas rumah kaca atau green house gases (GHG) terbesar di dunia.
Per 2019, Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai penghasil GHG. Ironisnya peringkat ini tidak berubah dalam beberapa tahun terakhir meski Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menekan laju pembuangan GHG.
Pajak karbon menurut Angel juga penting jika Indonesia ingin semakin menekan deforestasi dan kebakaran hutan. Sebab pajak karbon berlaku menyeluruh dan menyasar aktivitas ekonomi apapun yang menimbulkan dampak lingkungan signifikan. Harapannya, penerapan pajak karbon bisa mengubah perilaku para korporasi untuk melakukan bisnisnya dengan lebih ramah lingkungan.
“Ini mengapa kita menerapkan tarif karbon pada apa yang kamu tidak ingin mereka lakukan. Karena itu, kita buat kegiatan ekonomi yang menghasilkan CO2 menjadi lebih mahal karena kita tidak ingin mereka terus menghasilkan CO2,” ucap Angel.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Gilang Ramadhan
