tirto.id - Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) tahun ini akan tetap ada. Meski begitu, dalam rapat dengar pendapat virtual bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (27/1/2021), dia mengatakan “magnitude (besarannya) diturunkan.”
Menurut Executive Director Institute Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, pemotongan insentif ditambah kasus COVID-19 yang terus menanjak hanya akan membuat semangat juang dan mental para nakes turun.
“Mereka ini berjuang demi kemanusiaan, tapi pengurangan insentif akan mengurangi spirit untuk berjuang,” kata Tauhid kepada reporter Tirto, Kamis (28/1/2021) kemarin. “Mereka ini garda terdepan, orang yang paling banyak berkorban di antara berbagai kelompok masyarakat yang berperan dalam penanganan pandemi. Mereka yang memiliki risiko tinggi terpapar baik dirinya dan keluarganya. [Kebijakan] itu kurang pas dan kurang fair,” tambahnya.
Penurunan besaran insentif diumumkan ketika kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia menyentuh angka lebih dari 1 juta dan penambahan kasus terkonfirmasi per hari mencapai 10 ribu. “Seharusnya kita support, jangan bikin down,” katanya.
Menurutnya hal yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah menangani pandemi dengan serius sebelum kasusnya tidak bisa lagi tertangani. Tahun lalu Tauhid menilai pemerintah telah membuktikan diri cukup serius untuk menyelamatkan perekonomian--yang kerap bertolak belakang dengan kepentingan kesehatan. “Tahun ini pembuktian. Pemerintah harus memperlihatkan keseriusan untuk tangani pandemi. Eh, malah memotong insentif tenaga kesehatan.”
Sebelum memotong anggaran, insentif bagi para nakes sebetulnya telah lama bermasalah. Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pernah diomeli Jokowi karena masalah ini. Di beberapa daerah, perkara insentif yang telat cair membuat nakes memutuskan mogok kerja. “Saat telat cair aja pada komplain kok, ini malah mau dipotong,” kata Tauhid.
Dosen Program Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) M Baiquni mengatakan sebaiknya pemerintah tidak melakukan pengurangan apa pun di sektor kesehatan. Jika hendak memotong anggaran atas nama efisiensi, lakukanlah di sektor lain. Sebut saja infastruktur yang di tahun ini diberikan anggaran mencapai Rp 149,8 triliun.
“Saya kira harus dilihat komposisinya. Pembangunan infrastruktur bisa dikurangi atau diserahkan ke investor swasta sehingga pemerintah punya fokus pada SDM kesehatan tenaga kesehatan yang selama ini berjuang di garis depan,” katanya kepada reporter Tirto, Kamis.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan juga tak sepakat. Ia menyarankan pemerintah mengkaji ulang rencana ini. Namun jika memang insentif harus dipotong, dia mengatakan sebaiknya jangan korbankan yang memang jatahnya sudah kecil.
“Dokter spesialis Rp15 juta, dokter umum Rp10 juta, perawat Rp7,5 juta, tenaga kesehatan lain Rp5 juta. Baiknya yang tenaga kesehatan yang cuma dikasih Rp5 juta/bulan ini jangan dipotong. Kalau dokter umum dan spesialis mungkin enggak ngurus pasien COVID-10 setiap hari, kan,” kata dia saat menjawab pertanyaan Tirto dalam diskusi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Penanganan COVID-19 dan PEN di Bagian Anggaran, Kamis.
Perbaiki Fasilitas
Kabar pengurangan insentif sudah didengar Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi. Ia lalu mengingatkan bahwa hingga 27 Januari 2021 sudah ada 647 nakes meninggal karena COVID-19.
Jika misalnya pemerintah berat untuk memberikan insentif, menurutnya lebih baik mereka memperbaiki fasilitas yang dibutuhkan nakes. Inilah yang menurutnya lebih penting dari insentif.
Menurutnya saat ini fasilitas proteksi untuk para nakes seperti baju hazmat, sarung tangan, dan lain-lain, suplainya masih terbatas. Bahkan nakes kerap kali memproteksi diri dengan alat yang dibeli sendiri.
“Yang paling penting adalah bagaimana negara memberikan upaya perlindungan dan keselamatan untuk tenaga medis dan kesehatan. Kita tahu kalau angka kematian nakes itu sudah tembus 600 orang, sehingga yang perlu jadi penekanan adalah bagaimana pemerintah menjamin perlindungan dan keselamatan itu,” katanya kepada reporter Tirto, Kamis.
“Ada daerah di Jawa Timur, 43 persen masih belum mendapatkan APD yang lengkap. Bahkan ada laporan terkait kebutuhaan N95 masih sulit sehingga teman-teman akhirnya masih mengusahakan sendiri,” katanya memberi contoh.
Selain itu ia juga mendorong pemerintah memfasilitasi pemberian vitamin dan obat, alat screening pasien COVID di RS, sampai fasilitas PCR tes rutin. “Nakes agak sulit mendapatkan tes PCR reguler padahal butuh untuk deteksi dini. Kemudian berkaitan [dengan] peningkatan bantuan screening, kalau di fasilitasi pasien yang dirawat bisa dipisahkan mana yang Covid atau bukan. Hingga faskes bisa lakukan zonasi.”
Terakhir soal menangani jam kerja yang panjang. “Tolong, jam kerja kami ini, aduh...”
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Rio Apinino
