Metamorfosis Partai Garuda, dari Harmoko ke Big Data

tirto.id - Pemerintahan Orde Baru berakhir, tetapi kiprah politikusnya tidak. Anda bisa melihatnya dari metamorfomis Partai Garuda.

Orang yang mengawali kelahiran partai ini adalah Harmoko, seorang menteri Soeharto, yang di ujung pemerintahan Orde Baru kerap diplesetkan oleh para demonstran sebagai "hari-hari omong kosong". Pada 2007, ia mendirikan Partai Kerakyatan Nasional (PKN), tetapi gagal lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum untuk berlaga pada Pemilu 2009.

Melangkah 8 tahun kemudian, tepatnya 3 April 2015, PKN menggelar kongres perdana di Hotel Gren Alia, Cikini, di jantung Jakarta. Salah satu keputusan dalam kongres itu mengubah nama partai menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia, disingkat Partai Garuda. Dengan cara tersebut, Partai Garuda tidak butuh verifikasi dari Kemenkum HAM, cukup laporan perubahan.

Harmoko absen dalam kongres tersebut. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai dirombak. Kepemimpinan partai diserahkan secara simbolik dari Soebiantoro Soemantoro kepada Ahmad Ridha Sabana.

“Partainya itu sudah tidak aktif. Pak Harmoko sudah tidak mau berpolitik,” kata Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansuri kepada Tirto, akhir April 2018.

Dalam anggaran partai, terdapat posisi struktural dewan pembina. Mansuri mengatakan pada wawancara tersebut, dewan pembina Partai Garuda belum terbentuk. Ini berseberangan dari pernyataan Ridha Sabana bahwa ia juga merangkap jabatan sebagai ketua dewan pembina.

Mansuri mengatakan nyaris tak ada seorang pengurus PKN yang terlibat dalam Partai Garuda. “Sebenarnya kami enggak bisa disebut Partai Kerakyatan Nasional, enggak ada kaitan sama sekali. Ini pure jaringan baru, orang baru, tokoh politik baru,” ujarnya.

Meski begitu, tak banyak pengurus di daerah yang tahu soal PKN dan bagaimana transisi menuju Partai Garuda. Misalnya saja Ketua DPD Jabar Partai Garuda Ikin Sodikin.

Mansuri, yang menjadi ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) selama 13 tahun, memakai organisasi kemasyarakatan itu sebagai jaringan utama menggaet kader Partai Garuda.

Ada sejumlah orang Ikappi ditarik untuk merangkap jabatan di Partai Garuda. Tiga wakil Sekjen Ikappi, Muhammad Faiz Rozi, Reynaldi Sarijowan, dan Miftahudin mengisi jabatan dari ketua DPP hingga koordinator wilayah Jawa Barat Partai Garuda.

“Dari awal Ikappi berdiri tanpa beban. Ikappi itu satu-satunya organisasi pasar tidak punya dewan pembina, tidak ada tokoh, tidak ada donatur,” ujarnya. Namun, hingga kini pimpinan Partai Garuda tetap enggan menjadikan Ikappi sebagai sayap organisasi partainya.

Mansuri berkata basis anggota Partai Garuda dari kader Ikappi. Ada sekitar 3 juta anggota Ikappi. “Itu belum dikali anak-istrinya, ada kuli panggul, keamanan, tukang becak di wilayah pasar. Itu ceruk yang besar,” ujarnya.

Beberapa kantor Partai Garuda di daerah digabung dengan kantor Ikappi. Seperti misalnya di Riau. “Iya kantornya jadi satu, hanya berbeda ruangan,” kata Ketua DPD Riau Partai Garuda Ahmad Jony Marzainur kepada Tirto.

Kader Online

Hanya dalam rentang dua tahun, Partai Garuda memiliki anggota terbanyak kedua dari seluruh partai politik di Indonesia: 693.191 anggota. Mereka mengalahkan jumlah anggota Partai Golkar, partai tertua yang lahir 54 tahun silam. Meski begitu, jumlah pengurus DPP Golkar ada 261 orang, sedangkan Partai Garuda hanya 11 orang.

“Kalau cari anggota enggak sulit. Mungkin kalau lima kali lipat dari itu kami bisa,” kata Abdullah Mansuri.

Dalam rentang dua tahun, di salah satu DPC terjadi perubahan struktur pengurus hingga 11 kali. Sebab semula yang mengisi pengurus itu adalah nama-nama orang dekat dan saudaranya. Setelahnya, mereka tak sempat mengurusi partai karena punya kesibukan sendiri.

“Kepengurusan pure awalnya pedagang. Tapi pedagang itu sulit untuk berpolitik, agak enggak punya nyali untuk beretorika, bernegosiasi, dan seterusnya sehingga ada pergeseran-pergeseran,” terangnya.

Kader Partai Garuda tersebar di 34 provinsi, 509 kabupaten dan kota, dan 4.754 kecamatan. Basis terbesar kader mereka ada di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawat Tengah. Jumlah keterwakilan perempuan pada urutan kesembilan, yakni 36 persen. Tapi tak ada seorang pun kader perempuan di Aceh, Sumatera Selatan, dan Bali.

Ahmad Ridha Sabana menjelaskan, dalam penjaringan anggota, mereka memaksimalkan sistem yang mereka sebut "big data". Pada 24 April 2018, Ridha Sabana menunjukkan bagaimana sistem itu bekerja. Calon anggota Partai Garuda bisa mendaftar di mana pun asal ada koneksi internet.

Mereka mengirim pesan menyasar ke orang dengan umur tertentu. Awalnya, pesan itu dikirim melalui BBM lalu registrasinya memanfaatkan formulir di Google Docs. Setelahnya, perlu lima orang untuk membangun sistem data internal milik Partai Garuda sendiri.

Calon anggota Partai Garuda cukup mengisi kolom identitas dan mengunggah foto KTP. Dan, hari itu juga bisa menjadi anggota Partai Garuda.

“KTA (Kartu Tanda Anggota) bisa di-download. Bisa cetak sendiri, bisa kami cetakin,” kata Ridha Sabana.

Melalui sistem data itu, Ridha Sabana melakukan analisis apa yang sedang ramai diperbincangkan di Papua, misalnya. Profiling itu dilakukan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat Papua.

“Ini dengan cara yang positif. Kalau disebut mencuri kan yang diakukan Cambridge Analytica,” ujar Ridha, menyebut kasus pencurian data pengguna Facebook yang dilakukan oleh Cambridge Analytica, perusahaan konsultan politik berbasis di London.

Sistem internal itu juga digunakan untuk memantau kinerja para pengurus, dari koordinator Dapil hingga pengawas di TPS.

Di luar itu, penjaringan kader dengan cara berkunjung ke rumah sanak-saudara, lalu ditawari menjadi kader partai. Sisanya menembus jejaring keluarga pedagang pasar.

Partai Garuda sempat terganjal saat menempuh persyaratan kelengkapan dokumen dalam tahap seleksi administrasi oleh KPU. Partai tersebut menang melawan KPU dari gugatan yang dilayangkan melalui Bawaslu.

Bawaslu meminta Partai Garuda untuk memperbaiki surat keputusan kepengurusan di tingkat DPC, daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Selain itu harus melengkapi dokumen kepengurusan berupa model F4-Parpol di Mimika serta di sejumlah wilayah Nduga, Papua.

Setelahnya, pada jenjang verifikasi faktual KPU, Partai Garuda terbentur masalah teknis. KPU Surabaya sempat menyatakan DPC Surabaya tidak memenuhi syarat faktual. Sebab, nama sekretaris yang tertera dalam surat keputusan tidak sesuai dari e-KTP yang ditunjukkan pada saat itu.

Selain itu, jumlah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan tidak sampai 30 persen. Hal serupa terjadi pada DPD Partai Garuda Provinsi Jawa Timur.

Di Pandeglang, Partai Garuda menyerahkan jumlah nama anggotanya dalam salinan elektronik ada 1.081 orang, sementara dalam salinan faktual hanya 1.072 orang. Kemudian, jumlah Kartu Tanda Anggota dan KTP yang diserahkan berjumlah 1.071 anggota. Itu sebabnya KPU Pandeglang sempat mengembalikan dokumen Partai Garuda.