tirto.id - Idealnya partai koalisi itu satu suara; satu tindakan. Singkatnya: solid untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi itu tak terjadi dalam koalisi yang mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.
Tadi siang (22/3/2019), Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Golkar Andi Sinulingga mengatakan PSI berkontribusi terhadap turunnya elektabilitas Jokowi.
"Blunder PSI memberikan sumbangan pada turunnya elektabilitas Jokowi. Resistensi rakyat terhadap PSI tinggi sekali dan itu berpengaruh negatif pada Jokowi," kata Andi. Salah satu sikap PSI yang Andi maksud adalah menolak perda syariah.
Andi tak menyebut elektabilitas dari lembaga survei mana yang ia maksud. Tapi baru-baru ini Litbang Kompas menyimpulkan elektabilitas petahana turun 3,4 persen, dari 52,6 persen pada Oktober 2018 jadi 49,2 persen pada survei yang diselenggarakan sepanjang 22 Februari sampai 5 Maret 2019.
Meski Litbang Kompas tak menyinggung soal koalisi, apalagi PSI, sebagai penyebab turunnya elektabilitas Jokowi, tapi toh PSI tetap merespons tuduhan tersebut. Juru bicara PSI Mikhail Gorbachev Dom menampik itu.
Dia bahkan mengatakan PSI telah melakukan banyak hal yang bisa menaikkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf.
"PSI sendiri mengikuti nasihat Pak Jokowi untuk door to door, menjelaskan soal PSI dan Pak Jokowi, spanduk dan baliho kami ada foto Pak Jokowinya. Masak kami menurunkan elektabilitas beliau? Belum lagi kami solidarity tour ke banyak kota bawa bus ada muka Pak Jokowi gede bener," katanya kepada reporter Tirto.
Dia bahkan 'menyerang balik' dengan menyebut Golkar seperti takut dengan konsep dan cara kerja PSI.
"Saya melihat ada hal lain yang ditakutkan di sini," tambah Mikhail. Hal baru yang dimaksud adalah kewajiban bagi para kader PSI yang lolos ke Senayan untuk melapor di aplikasi hingga live streaming saat rapat.
Berkali-kali
Perseteruan ini sebetulnya bukan kali pertama terjadi. Desember tahun lalu, Wasekjen Golkar Muhammad Sarmuji mencibir PSI dengan menyebut kader-kader partai baru ini belum mengerti sepenuhnya tugas dan tanggung jawab DPR.
"Mungkin PSI belum mengerti karena belum masuk parlemen,," kata dia.
Pernyataan ini ia sampaikan setelah sejumlah kader PSI mendatangi Gedung DPR menuntut transparansi anggaran legislatif. Yang datang menamakan diri sebagai "Tim Bersih-Bersih DPR". Mereka juga mengkritik sedikitnya produk hukum yang diproduksi DPR periode 2014-2019--jomplang dibanding anggaran yang dialokasikan.
Andi Sinulingga juga pernah menyebut PSI "energi negatif bagi Jokowi" pada Desember 2018. Ini ia katakan merespons usul PSI agar korupsi di era Orde Baru jadi salah satu pembahasan dalam debat pertama Pilpres 2019.
"PSI itu energi negatif bagi Jokowi. Berpendapat itu harus cerdas," kata Andi.
Kemudian, ketika PSI memberikan 'Kebohongan Award' untuk kubu Prabowo-Sandiaga, Golkar meresponsnya dengan menyebut itu bikin gaduh dan memperkeruh suasana. Juru Bicara PSI Dara Adinda Nasution kemudian membalas dengan meminta agar Golkar "menghargai independensi masing-masing anggota koalisi".
"Dan jangan saling menegasikan keberadaan satu sama lain," tambahnya.
Perseteruan ini belum termasuk PSI dengan partai koalisi lain, termasuk PPP yang sempat bersitegang soal perda syariah. Polemik itu muncul pada November tahun lalu, setelah PSI menyatakan tidak akan mendukung perda syariah. Sebaliknya, PPP justru menilai aturan tersebut tetap penting dan perlu diterapkan.
Perlu Evaluasi
Bagi Direktur Riset Populi Center Usep S. Ahyar, turunnya elektabilitas Jokowi bukan hanya kesalahan PSI semata--jika memang itu benar-benar berpengaruh. Turunnya elektabilitas petahana adalah karena koalisi sendiri kurang solid.
Ini, misalnya, terlihat lewat banyaknya calon anggota legislatif (caleg) dari partai koalisi petahana yang jarang mencantumkan foto capres-cawapres 01 pada alat peraga kampanye. Yang banyak mencantumkan foto itu hanya PDIP.
"Partai lain termasuk Golkar saya kira banyak yang enggan [cantumkan foto/nama capres-cawapres 01]. Itu menurut saya harus dievaluasi juga. Itu otokritik tidak perlu menyalahkan satu sama lain, lebih baik perkuat soliditas," kata Usep.
"Turunnya elektabilitas Jokowi menjadi cambuk juga bagi partai koalisi, koalisi 01 harus evaluasi, enggak cuma untuk PSI," pungkasnya.
Penulis: Rio Apinino
