tirto.id - Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan pemerintah berkomitmen menjaga kinerja keuangan serta keberlangsungan bisnis PT Pertamina (Persero). Rini mengklaim pemerintah juga tidak berniat menjual maupun memberikan persetujuan terhadap penjualan aset Pertamina.
“Tanggung jawab saya adalah bagaimana Pertamina terus sehat 100 tahun ke depan dan terus mengawal tugasnya sebagai BUMN yang menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan dan bisa terus sehat dan tumbuh,” ujar Rini seperti tertulis dalam keterangan resmi yang diterima Tirto pada Jumat (20/7/2018).
Komitmen Rini itu disampaikannya secara langsung saat menerima Federasi Serikat Pekerja Pertamina (FSPP) di Kementerian BUMN, Jakarta, hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Rini turut mengklarifikasi kontroversi surat dari Kementerian BUMN ke Pertamina pada 29 Juni 2018.
Menurut Rini, rencana aksi korporasi yang disetujui oleh Kementerian BUMN melalui surat itu merupakan bagian dari rencana bisnis guna meningkatkan kinerja portofolio bisnis Pertamina ke depan. Rini menegaskan bahwa pemerintah juga meminta Pertamina agar mempertahankan aset-aset strategis di hulu dengan menjadi pemegang kendali.
Menurut Rini, surat yang dia teken hanya memuat permintaan agar Pertamina melakukan kajian mendalam dan komprehensif bersama dengan jajaran dewan komisaris mengenai sejumlah pilihan aksi korporasi. Dari sejumlah opsi yang muncul nanti, pemerintah berharap opsi terbaik akan diajukan terlebih dahulu melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah juga terus mengawal agar Pertamina betul-betul bisa dikelola secara profesional, transparan, dan keberlanjutan untuk anak, cucu, cicit kita. Saya juga tekankan bahwa kontrol utama tetap di Pertamina,” ujar Rini.
Dia menambahkan strategi untuk melakukan share down dapat membuka peluang bagi Pertamina dalam mencari rekan bisnis yang potensial. Adapun kolega bisnis yang hendak dicari ialah yang memiliki keunggulan dalam teknologi dan bisnis di bidang energi.
“Saya terus mendorong direksi dan komisaris dari Pertamina untuk mengkaji lebih dalam terkait langkah-langkah tersebut, terutama untuk bisa mengatasi dan mengantisipasi kondisi eksternal sehingga kesehatan keuangan terus terjaga,” ucap Rini.
Pada hari ini, Menteri Rini juga sudah memberikan klarifikasi soal isu penjualan aset Pertamina saat menemui massa aksi unjuk rasa Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.
Demonstrasi itu mempertanyakan isi surat, yang diteken oleh Rini, dan memunculkan isu bahwa Kementerian BUMN menyetujui rencana penjualan aset Pertamina untuk menyehatkan kinerja keuangan.
"Tidak ada penjualan aset. Surat yang beredar merupakan respon dari surat yang diusulkan Pertamina kepada Pemerintah yang sifatnya masih berupa ijin prinsip, yakni perijinan kepada Pemegang Saham untuk melakukan kajian atas rencana-rencana aksi korporasi strategis Pertamina," kata Rini seperti dilansir Antara.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom
