Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta jajaran Kementerian Sosial mempercepat proses penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat. Namun, ia juga mengingatkan, program ini harus tepat sasaran dan benar-benar menyasar anak-anak yang membutuhkan.
Menurut dia, proses rekrutmen tidak hanya mengejar kuantitas peserta didik, tetapi juga memastikan kelompok rentan memperoleh akses pendidikan melalui program tersebut.
“Tolong dipercepat tapi meskipun cepat tidak boleh tidak tepat sasaran. Jangan juga lupa siswa harus mencakup SD, SMP, SMA. Jika teman-teman mengalami kesulitan, bisa langsung turun bersama Pak Bupati,” kata Gus Ipul.
Arahan tersebut disampaikan Gus Ipul saat memimpin Rapat Dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, jajaran pejabat Eselon I dan II, kepala biro, staf khusus menteri, dan tenaga ahli menteri. Selain itu, rapat yang sama juga diikuti oleh para kepala sentra dan balai se-Indonesia secara daring.
Dalam kesempatan itu, Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal melaporkan bahwa hingga saat ini penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat telah mencapai 12.676 anak.
Jumlah tersebut terdiri atas 4.328 calon siswa SD, 4.604 calon siswa SMP, dan 2.935 calon siswa SMA. Penjaringan peserta didik ini masih terus berlangsung menjelang tahun ajaran baru.
Pemerintah menargetkan tahun ini Sekolah Rakyat menerima 32.640 siswa baru. Adapun sebanyak 14.936 siswa tercatat telah mengikuti pembelajaran di 166 Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi.
Pengadaan Program Sekolah Rakyat
Selain membahas rekrutmen siswa, rapat juga mengevaluasi tata kelola pengadaan dan penyerapan anggaran program Sekolah Rakyat. Gus Ipul menilai proses pengadaan harus dibenahi sejak tahap awal agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kita dituntut melakukan penyerapan anggaran sesuai target, tetapi praktiknya sering kali pengadaan menumpuk di akhir tahun dan akhirnya kejar tayang,” ujarnya.
Ia mengungkapkan masih ada sejumlah persoalan dalam proses pengadaan, mulai dari perencanaan pagu yang kurang matang, keterlambatan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang belum optimal, hingga administrasi yang belum tertib.
Karena itu, Gus Ipul meminta pembagian tanggung jawab pengadaan dilakukan secara lebih proporsional dan diselaraskan dengan struktur jabatan agar pengawasan internal dapat berjalan lebih efektif.
“Jangan terlalu nyaman dengan orang-orang tertentu. Kerja harus sistemik, bukan personal,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico memaparkan hasil evaluasi pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat. Ia mengatakan, sejumlah kebutuhan akan disesuaikan kembali dengan kondisi riil di lapangan dan waktu pemanfaatannya.
Ia menjelaskan bahwa pengadaan pemerintah wajib dilakukan melalui e-katalog sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 50 ayat (5), sehingga tidak dapat dilakukan melalui platform e-commerce umum.
“Kalau kita beli di e-commerce malah menjadi masalah, karena pengadaan pemerintah wajib melalui e-katalog LKPP,” jelas Robben.
Menurutnya, harga barang dalam e-katalog telah melalui proses kurasi LKPP dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti penggunaan produk dalam negeri, keterlibatan UMKM, dan komponen perpajakan.
Plt Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono pun mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi dalam setiap tahapan pengadaan.
“Jangan menyepelekan hal-hal kecil terkait administrasi, karena dari situ bisa membuka peluang masalah yang lebih besar,” kata Dody.
Di penghujung arahannya, Gus Ipul mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga program Sekolah Rakyat dari praktik korupsi maupun penyimpangan lainnya.
“Jangan sampai Sekolah Rakyat dinodai praktik-praktik korupsi. Kita jaga bersama-sama,” pungkasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
