Menuju konten utama

Mensos Jelaskan 3 Mandat Prioritas Presiden ke Kadinsos se-Jatim

Mensos Gus Ipul menyampaikan tiga mandat prioritas Presiden Prabowo terkait pengentasan kemiskinan saat bertemu kadinsos dan bupati/wali kota se-Jatim.

Mensos Jelaskan 3 Mandat Prioritas Presiden ke Kadinsos se-Jatim
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan tiga mandat prioritas Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Konsolidasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Jawa Timur, Senin (8/9/2025). (FOTO/dok. Kemensos)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menjelaskan tiga mandat prioritas dari Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Konsolidasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Malang, Jawa Timur, Senin (8/9/2025). Ketiganya terkait pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Acara yang berlangsung di Aula BPSDM Jawa Timur, Malang, itu dihadiri oleh kepala dinas sosial (dinsos) tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Jatim. Para bupati, wali kota, hingga Kepala Sekolah Rakyat dan koordinator kab/kota pendamping PKH se-Jawa Timur juga hadir dalam acara yang sama.

Kepada mereka, Gus Ipul menyatakan tiga mandat itu harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Hal itu penting demi merealisasikan target pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

"Lebih dari 52 persen penduduk miskin Indonesia berada di Pulau Jawa, dan Jawa Timur memikul tanggung jawab besar. Dengan data yang solid dan intervensi yang tepat, saya yakin penurunan kemiskinan bisa lebih tajam," kata Gus Ipul.

Mengenai mandat yang pertama, Gus Ipul menerangkan bahwa sejak awal ia memegang posisi mensos, Presiden Prabowo sudah memerintahkan pembentukan data tunggal untuk menjadi acuan seluruh program bantuan dan pemberdayaan sosial dari pemerintah.

Sebagai pelaksanaan dari instruksi itu, DTSEN dibentuk dan kini menjadi pedoman utama dalam penyaluran bansos maupun program pengentasan kemiskinan lainnya. Tujuan utama pembentukan DTSEN adalah memastikan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran.

Pembentukan DTSEN melibatkan sinergi lintas-instansi. Badan Pusat Statistik (BPS) punya peran sebagai pengelola sistem data ini. Adapun Kemensos dan pemerintah daerah fokus mengawal pemutakhiran dan validasi datanya di lapangan agar akurasi DTSEN terjaga.

"Kita harus meninggalkan ego sektoral. Tidak boleh lagi ada bansos yang disalurkan tanpa berpedoman pada DTSEN. Data ini dinamis, setiap hari ada lahir, meninggal, pindah, atau berubah status ekonomi. Karena itu harus terus diperbarui," ujar Gus Ipul menegaskan.

Menurut Gus Ipul, konsolidasi data yang akurat dan solid penting guna mendukung program pengentasan kemiskinan. Sebab, ketidaksinkronan data telah menjadi salah satu penyebab rendahnya penurunan kemiskinan di Indonesia dalam 10 tahun (2014–2024) yang hanya 2 persen.

Dia menambahkan, provinsi seperti Jawa Timur yang masih memiliki tiga juta lebih warga miskin, terutama di Kabupaten Malang, Sumenep, dan Jember, memerlukan perhatian khusus agar angka kemiskinan lekas menurun.

Sementara itu, terkait dengan Sekolah Rakyat, Gus Ipul menyatakan program ini menjadi instrumen strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan. Hal ini sudah tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025.

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat didukung dengan program strategis lainnya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Program Tiga Juta Rumah, dan Kopdes Merah Putih.

"Sekolah Rakyat bukan berdiri sendiri, tetapi bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan. Ada tiga kunci memahami sekolah rakyat: memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin," kata Gus Ipul.

Dia mencatat, Jawa Timur kini menjadi provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak, yaitu 26 titik yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Angka itu menunjukkan peran strategis Jawa Timur dalam mendukung program menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Selanjutnya, mandat ketiga Presiden Prabowo adalah bansos harus tepat sasaran. Gus Ipul mengatakan, pada 2025, pemerintah menganggarkan Rp500 triliun lebih khusus untuk subsidi dan bansos. Agar penyalurannya lebih tepat sasaran, perlu dilakukan sejumlah perbaikan sekaligus komitmen bersama para pemangku kepentingan.

Dia pun mendorong kolaborasi antara kepala daerah, dinas sosial, dan pilar sosial untuk memastikan distribusi bansos tepat sasaran. "Dinsos menggerakkan, pilar sosial menggelorakan, dan bersama kita kobarkan semangat baru untuk Indonesia," kata Gus Ipul disambut tepuk tangan hadirin.

Tidak hanya meminta penyaluran bansos tepat sasaran, kata Gus Ipul, Presiden Prabowo juga mendorong penerapan paradigma baru dalam pengentasan kemiskinan yang lebih berorientasi pada pemberdayaan. Dia meringkasnya dalam slogan: "Bansos Sementara, Berdaya Selamanya."

"Bansos PKH, sembako, dan PBI-JK hanya untuk yang paling membutuhkan. Selanjutnya mereka harus menuju kemandirian melalui graduasi lewat Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Kami sudah mencoret lebih dari dua juta penerima yang tidak layak, termasuk ribuan orang yang menggunakan bansos untuk judi online," kata Gus Ipul.

Di akhir pemaparannya, Gus Ipul meminta seluruh pemangku kepentingan menyelaraskan visi dan langkah dalam upaya merealisasikan Indonesia Emas 2045.

"Sekolah Rakyat adalah jalan untuk mencetak generasi tangguh. DTSEN menjadi landasan intervensi berbasis data yang akurat dan bansos tepat sasaran akan memastikan bantuan negara benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Tiga mandat Presiden ini harus kita laksanakan bersama," ujar dia.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis