Menuju konten utama

Menperin Minta K/L Genjot Pembelian Produk Dalam Negeri

Menperin sebut ada lebih dari Rp1.000 triliun potensi belanja barang dan modal baik di pusat maupun daerah yang bisa genjot pembelian produk dalam negeri.

Menperin Minta K/L Genjot Pembelian Produk Dalam Negeri
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kedua kanan) meninjau sarana dan prasarana pelatihan usai membuka program Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan Kerja (Diklat 3 in 1) di Balai Diklat Industri Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (10/2/2020). ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/wsj.

tirto.id - Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong agar belanja barang modal dan jasa dapat diarahkan kepada produk dalam negeri. Sebab menurutnya, hal itu penting agar industri dalam negeri dapat tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan catatannya, potensi belanja barang dan modal serta jasa di pemerintah pusat sebesar Rp526 triliun. Sedangkan di pemerintah daerah (pemda) nilainya mencapai Rp535 triliun.

“Artinya, total lebih dari Rp1.000 triliun. Sedangkan, anggaran di BUMN Rp420 triliun. Semua angka itu sangat besar sekali, yang perlu dipacu untuk pembelian produk-produk dalam negeri," kata Agus dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (6/5/2022).

Ke depan, Agus ingin seluruh kementerian lembaga atau KL mengurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor. Berikutnya, percepat proses hilirisasi industri yang dilakukan di dalam negeri. Daerah-daerah yang memiliki sumber daya mineral, didorong agar mereka segera membangun smelter.

"Selain itu, daerah-daerah yang memproduksi cokelat atau kopi misalnya, didorong agar meningkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi industri karena akan juga dapat membuka lapangan pekerjaan yang besar,” jelasnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menekankan agar belanja barang diarahkan untuk belanja barang dalam negeri. Ia ingin agar belanja fokus untuk peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan, kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor," kata Jokowi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional secara daring dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/4/2022).

Jokowi menambahkan, pengurangan belanja impor tidak boleh hanya sebatas pengurangan belanja. Ia ingin agar kapasitas produksi dalam negeri ditingkatkan.

"Di saat yang bersamaan siapkan kapasitas produksi nasional kita, buat kebijakan yang berpihak pada barang substitusi impor yang memproduksi kebutuhan dalam negeri," kata Jokowi.

Baca juga artikel terkait BELANJA APBN atau tulisan lainnya dari Dwi Aditya Putra

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Restu Diantina Putri