Menko AHY: Jalan Lintas Utara Flores Pangkat Waktu Tempuh 50%

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau langsung progres pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores (Lintura) pada Jumat (14/11/2025). Pembangunan ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan konektivitas di Pulau Flores.

Dengan adanya jalan tersebut, kata AHY, nantinya masyarakat bisa memangkas waktu tempuh perjalanan sekaligus membuka peluang ekonomi baru di kawasan utara Flores. Dia menegaskan, Lintura memiliki dampak strategis besar terhadap efisiensi mobilitas masyarakat dan rantai pasok.

Dia menyampaikan, ruas ini mampu memangkas separuh waktu perjalanan dari Labuan Bajo menuju Kedindi Reo.

“Jalan Lintas Utara Flores ini akan sangat signifikan mengurangi waktu tempuh. Bisa separuhnya, dari 6–7 jam menjadi 3–4 jam saja,” tutur AHY dalam keterangan resmi.

Dari total panjang 141 kilometer, kata dia, masih terdapat 88 kilometer yang belum beraspal. AHY pun memastikan seluruh pengerjaan berjalan dengan progres yang terukur.

AHY juga menjelaskan rencana pelebaran jalan hingga enam meter akan mendukung arus logistik dan mendorong pertumbuhan sektor jasa transportasi. Sehingga, diharapkan ini akan secara signifikan mengurangi waktu perjalanan.

“Ini sangat baik bagi masyarakat, bagi logistik, dan juga untuk sektor jasa,” ujar AHY.



Ditambahkan AHY, sektor pariwisata serta potensi pertanian dan peternakan di utara Flores akan mendapatkan manfaat luas ketika ruas Lintura tersambung sepenuhnya. Bahkan, potensi pariwisata bukan hanya di Labuan Bajo, melainkan juga di sepanjang utara Flores.

“Semua potensi itu bisa kita kembangkan ke depan,” kata dia.

Terkait anggaran, kata AHY, pemerintah memastikan bahwa desain teknis telah disiapkan dan akan masuk dalam usulan anggaran tahun 2026–2027. Dia merinci, desainnya kurang lebih sekitar Rp75 miliar dan Rp73 miliar, di mana sekitar Rp150 miliar untuk panjang 140 kilometer.

Lebih lanjut ditegaskan AHY mengenai pentingnya penataan ruang yang tertib sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, sekaligus merespons keluhan pemerintah daerah mengenai pelanggaran tata ruang. Dia memastikan terus mengedepankan tata ruang.

“Tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan. Mengapa? Karena kalau tidak berpijak pada tata ruang, maka pembangunan bisa semrawut dan mengakibatkan bencana maupun kerusakan lingkungan,” ungkap dia.