Menkeu Dorong Belanja Sosial untuk Kurangi Angka Kemiskinan

Menkeu Dorong Belanja Sosial untuk Kurangi Angka Kemiskinan
Warga beraktivitas di pinggir rel kereta api kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (24/3). Pemerintah berencana meningkatkan jumlah keluarga penerima manfaat pada Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan sekitar 1,25%. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar.
Reporter: Damianus Andreas
18 Juli, 2017 dibaca normal 1:30 menit
Beberapa produk yang merupakan wujud belanja sosial itu adalah Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, serta Dana Desa.
tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan strategi yang telah dilakukan pemerintah guna mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Menurut Sri Mulyani, ada sejumlah hal yang saat ini tengah menjadi fokus dari pemerintah, salah satunya mendorong penuh pengadaan belanja sosial.

“Pemerintah tentu akan terus mengupayakan agar setiap kebijakannya mampu berperan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Meskipun terkadang memang terbentur pada kecepatan,” ujar Sri Mulyani di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (18/7/2017) siang.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan belanja sosial harus bisa mengimbangi saat belanja modal untuk pembangunan infrastruktur berlangsung. Adapun beberapa produk yang merupakan wujud belanja sosial itu adalah Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Dana Desa.

“Pada saat seperti ini, Presiden (Joko Widodo) telah menggariskan bahwa pengeluaran pemerintah, terutama untuk kelompok miskin, diharapkan bisa mengimbangi belanja pemerintah yang cukup besar pada infrastruktur,” ucap Sri Mulyani. 

“Seperti Presiden yang meminta PKH naik jadi Rp10 juta itu, persiapannya untuk tahun depan jadi sangat critical. Saya rasa instruksi dari Bapak Presiden sudah sangat jelas,” kata Sri Mulyani lagi.

Menkeu Sri Mulyani pun tidak memungkiri apabila angka kemiskinan maupun upaya pemerataan tidak dapat langsung tercermin turun.

“Apabila pemerintah belanja untuk infrastruktur, penyerapannya tidak selalu terjadi di tahun yang sama. Karena biasanya pengaruh baru terlihat saat infrastruktur tersebut telah selesai terbangun. Katakanlah jalan raya. Kalau belum selesai dibangun, maka keseluruhan aktivitas ekonominya belum (berjalan),” kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, setidaknya butuh 2-3 tahun lamanya untuk melihat dampak dari kebijakan maupun pembangunan yang dilakukan terhadap pengentasan kemiskinan dan ketimpangan.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengeluarkan laporan yang menyebutkan bahwa angka kemiskinan pada Maret 2017 bertambah. Kendati demikian, tingkat ketimpangan yang diukur oleh gini ratio cenderung stagnan.

“Persentase penduduk miskin pada Maret 2017 adalah 10,64 persen. Turunnya tipis daripada September 2016, yakni 0,06 persen dari 10,70 persen. Kondisi ini relatif lebih lambat dibandingkan periode-periode sebelumnya,” kata Ketua BPS Suhariyanto saat jumpa pers di kantornya, Senin (17/7/2017) kemarin.

Sementara itu, untuk angka ketimpangan pada Maret 2017 adalah sebesar 0,393, atau turun 0,001 poin dibandingkan September 2016 lalu yang sebesar 0,394. 

Menanggapi temuan BPS, Sri Mulyani menilai statistik yang muncul masih menggambarkan hasil yang masih berimbang. “Kalau dari kementerian lembaga yang melakukan belanja-belanja untuk sosial, dia bisa makin efektif, maka kita bisa mengimbangi belanja modal yang besar ini dengan perbaikan di bidang penurunan kemiskinan dan kesenjangan,” ungkap Menkeu.

Baca juga artikel terkait ANGKA KEMISKINAN atau tulisan menarik lainnya Damianus Andreas
(tirto.id - dam/rat)

Keyword