tirto.id - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Bio Farma melepas 1,2 juta dosis vaksin untuk tenaga kesehatan di seluruh provinsi Indonesia. Namun, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengaku sebagian vaksin itu gagal didistribusi dan harus kembali ke Bio Farma.
"Waktu kami kirim 1,2 juta dosis ini, tanggal 3 [Januari] malam, kami pikir tiga hari sampai ke seluruh Indonesia, ternyata [ada yang] balik dari provinsi," kata Budi dalam diskusi daring yang disiarkan PRMN SuCipada Kamis (21/1/2021).
Rupanya, masalahnya ada pada rantai dingin atau cold chain. Sebagai catatan, vaksin Sinovac harus disimpan pada suhu 2-8 derajat celcius untuk menjaga kualitasnya.
Menurut Budi pada perhitungan awal, masing-masing provinsi semestinya mampu menyimpan vaksin COVID-19 Coronavac produksi Sinovac. Namun, ia luput bahwa lemari pendingin yang dimiliki tempat penyimpanan vaksin di tiap provinsi sudah menyimpan vaksin selain vaksin COVID-19.
Kata Budi, memang setiap tahun Indonesia menyiapkan 130 juta-200 juta dosis vaksin imunisasi. Masalahnya, imunisasi pada 2020 tidak berjalan efektif karena terkendala pandemi COVID-19. Akibatnya, vaksin yang semestinya keluar tahun lalu masih tertahan di lemari pendingin.
"Ini baru yang provinsi lho, bayangin kalau sampai Kabupaten, Kotamadya atau Puskesmas? Mules kan?" celetuknya.
Pasca penyuntikan vaksin kepada Presiden Joko Widodo (13/1/2021) kemarin, Budi mengaku ke Presiden baru 500 ribu dosis vaksin yang berhasil didistribusi.
Dengan kenyataan itu, ia sadar kalau yang disiapkan tak cuma rantai dingin untuk 426 juta vaksin covid-19, tetapi juga 130 juta-200 juta dosis vaksin lainnya. Total sekitar 600 juta dosis vaksin yang harus disiapkan rantai dinginnya.
"Hitung-hitungam bodoh saya sebagai engineer, pasti enggak kuat [kapasitas cold chain]" ujarnya.
Untuk mengatasi hal itu, Kemenkes menjalin kerja sama dengan sejumlah produsen besar farmasi, seperti Kalbe, Kimia Farma, dan Bio Farma. Tujuannya agar penyaluran vaksin juga menggunakan rantai distribusi milik perusahaan-perusahan tersebut, tidak cuma milik pemerintah.
"Jadi kita tidak hanya pakai jalur logistik yang government punya, tapi nanti kita akan pakai juga yang swasta punya. Kalau enggak, enggak akan jalan," kata Budi.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Bayu Septianto
