Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan seluruh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra akan kembali beroperasi pada bulan ini. Saat ini, pemerintah tengah mempercepat perbaikan dua Puskesmas terakhir dari total 152 unit yang terdampak dan berhenti beroperasi.
“Saya terima kasih sekali ke Pak Menteri PU karena yang dua itu sudah mulai dibangun sejak dua minggu yang lalu dan diharapkan bulan ini bisa selesai dan bisa beroperasi kembali,” kata Budi dalam rapat koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
Dua puskesmas tersebut masing-masing berada di Lokop, Aceh Timur, dan Jambur Lak Lak, Aceh Tenggara. Menurut Budi, dua fasilitas kesehatan itu mengalami kerusakan parah akibat bencana sehingga harus dibangun kembali.
“Ini di Lokop di Aceh Timur. Kami pindahkan karena di pinggir sungai, kami pindahkan ke seberang jalan. Jadi, terima kasih Pak Menteri PU, ini cepat, dua setengah minggu sudah jadi,” ujarnya.
Hal serupa dilakukan pada Puskesmas Jambur Lak Lak, Aceh Tenggara. Lokasi pembangunan dipindahkan ke area yang lebih aman karena sebelumnya berada di tepi sungai.
“Tadinya di pinggir sungai, kita pindahkan di seberang jalan. Ini juga sudah mulai dipasang tiang-tiang pancangnya. Dan saya melihat yang pertama pembangunannya dalam dua minggu cepat sekali,” kata Budi.
Selain memastikan operasional puskesmas, Budi juga mengajukan tambahan anggaran rehabilitasi pascabencana untuk sektor layanan kesehatan publik. Anggaran tersebut akan digunakan untuk perbaikan rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan, serta rumah tenaga kesehatan.
“Pada tanggal 20 Januari kemarin, kami sudah mengajukan surat ke Bapak Presiden untuk minta tambahan anggaran rehabilitasi pascabencana Sumatra sebesar Rp529 miliar, yang sudah rinci by rumah sakit dan by puskesmas juga,” ujarnya.
Budi menyampaikan, Kementerian Kesehatan telah mendata seluruh fasilitas dan alat kesehatan yang perlu direvitalisasi, termasuk sarana pendukung dan rumah tenaga kesehatan.
“Segala macam alat, komputer, mebel, IPAL, sumur bor, semuanya, termasuk, rumah nakes. Karena, kami lihat kalau rumahnya enggak diberesin, ini yang khusus nanti saya mau minta ke Pak Mendagri sama Pak Menko PMK,” ungkapnya.
Menurut Budi, perbaikan rumah tenaga kesehatan menjadi penting agar layanan kesehatan dapat berjalan optimal. Saat ini, Kemenkes masih menunggu pencairan tambahan anggaran tersebut dan sementara mengandalkan dukungan pihak swasta.
“Ini contohnya ada kerusakan, misalnya, berapa yang rusak, identifikasi by rumah sakit, ini alat kesehatan. Nah, swasta itu ada yang donasi, sudah Rp118 miliar. Jadi, sisanya sedikit sambil menunggu anggaran,” ujarnya.
Selain fasilitas kesehatan, Budi juga menyoroti kerusakan sarana transportasi penunjang fasilitas kesehatan. Dia mengungkapkan telah meminta bantuan sejumlah pihak untuk memperbaiki kendaraan operasional rumah sakit.
“Mobil kan rusak semua di sana, termasuk ambulans. Jadi, sekarang ambulans-ambulans 212 [unit] kami minta bantuanlah merek-merek itu beresin. Ada yang bisa diberesin di sana, ada yang mesti dibawa ke Medan untuk turun mesin,” kata Budi.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
