tirto.id - Perkembangan industri, teknologi yang serba digital, serta kebutuhan atas solusi cepat dan efektif mendorong setiap sektor untuk terus berinovasi dan beradaptasi, tak terkecuali pemerintah. Bila pemerintah tak mau ketinggalan, tentu adaptasi penggunaan teknologi yang canggih perlu dilakukan.
Prinsip ini dipegang Program Kartu Prakerja dengan menjadi program pemerintah pertama yang menggunakan teknologi cloud secara menyeluruh dan masif. Salah satu inovasi yang juga diterapkan adalah penyediaan fitur rekomendasi pekerjaan berdasarkan skill yang telah dipelajari penerima manfaat menggunakan machine learning.
“Sebagai ‘startup’ pertama yang dimiliki pemerintah, Program Kartu Prakerja menggunakan teknologi yang sebenarnya lazim digunakan oleh perusahaan startup baik besar maupun kecil. Kita tak mau kalah dan tertinggal dengan inovasi yang ada di dunia, khususnya inovasi yang dilakukan teman-teman kita di private sector,” kata Direktur Operasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Hengki Sihombing dalam pernyataannya, Jumat (7/10/2022).
Pernah dengar teknologi IaaS (Infrastructure as a Service), SaaS (Software as a Service), dan PaaS (Platform as a Service)? Semuanya digunakan dalam Program Kartu Prakerja. Layanan IaaS Alibaba Cloud menjadi salah satu yang dipilih.
Dari sisi SaaS, ada beberapa teknologi yang dipakai untuk berbagai tujuan seperti pengelolaan dokumen dan komunikasi menggunakan G-Suite, layanan pengiriman e-mail transactional menggunakan Amazon Simple Email Service SES dan Sendgrid.
Sistem Kartu Prakerja juga menggunakan PaaS yang Alibaba Cloud sediakan dan juga PaaS dari Cloudflare sebagai DNS Service dan layanan anti DDoS (Distributed Denial of Service).
Namun, di masa belum memiliki ‘kemewahan’ untuk menggunakan teknologi seperti Docker, Kubernetes, Istio dan sebagainya, Program Kartu Prakerja di awal-awal harus menyebar 100 mesin agar dapat melayani pengguna yang mengakses website dan layanan.
Sistem awal Kartu Prakerja dibangun dalam waktu yang singkat, dengan pembukaan gelombang pertama tepat 1 hari pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan.
“Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja juga harus memastikan layanan Program Kartu Prakerja tidak down sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo,” tegas Hengki.
Penggunaan berbagai layanan teknologi dalam Program Kartu Prakerja disesuaikan dengan kebutuhan. Program ini memang menggunakan berbagai jenis produk teknologi dari IaaS, PaaS sampai SaaS.
“Tapi semua jenis layanan teknologi tersebut kembali pada kondisi dan solusi yang ingin dipecahkan, yang terpenting bagaimana layanan Kartu Prakerja dapat diakses oleh belasan juta pengguna per bulan,” ungkapnya.
Meski begitu, IaaS menjadi pilihan yang lebih banyak digunakan karena fleksibilitasnya dan kontrol yang penuh. Program Kartu Prakerja kini ditopang lebih dari 15 database yang terbagi untuk setiap API Services.
Kartu Prakerja menggunakan Microservices Architecture, dan database tersebut akan disinkronkan pada satu data warehouse. Hal itu memungkinan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dapat memantau seluruh transaksi dan aktivitas pengguna yang ada di semua layanan Kartu Prakerja.
Untuk diketahui, pemerintah akan melanjutkan Program Kartu Prakerja di tahun depan. Terdapat penyesuaian skema semi bansos menjadi skema normal pada 2023.
Program tersebut akan difokuskan pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pasca pelatihan dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.
Besaran bantuan yang diterima peserta di 2023 juga disesuaikan senilai Rp4,2 juta per individu dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
