tirto.id - Efek buruk dari kadar polusi yang makin pekat di Jakarta tak hanya berimbas kepada pembatasan usia kendaraan bermotor. Baru-baru ini Pemprov juga berencana memperluas sistem ganjil genap yang akan berlaku pada 9 September 2019 mendatang. Sebelum resmi berlaku, uji coba dan sosialisasi sedang digalakkan mulai 12 Agustus hingga 6 September 2019.
Di antara beberapa jenis kendaraan bermotor, sepeda motor rupanya tak termasuk ke dalam rencana perluasan ganjil genap. Meski begitu ada rencana khusus yang sedang dipersiapkan bagi sepeda motor: skema kanalisasi roda dua.
Rencana jalur khusus bagi sepeda motor saat ini masih dalam kajian pihak-pihak terkait. Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, jalur ini bakal diterapkan pada ruas-ruas jalan yang terdampak ganjil genap.
Para pengguna kendaraan roda dua nantinya harus melewati jalan yang sudah diperuntukkan, yaitu di jalur sebelah kiri. Langkah ini dipilih semata-mata untuk mengatur ketertiban dan kecepatan sepeda motor yang bertujuan menjaga keamanan serta kenyamanan seluruh pengguna jalan.
"Kita tahu fatalitas kecelakaan tertinggi adalah motor. Belum kita batasi tapi akan kita kanalisasi, jadi saat ada pelanggaran marka bisa ditindak. Untuk saat ini prioritas pada area ganjil genap," ujarnya kepada Kompas.
Risiko Kecelakaan Jadi Alasan Utama
Sama halnya dengan yang terjadi di Indonesia, di beberapa negara Asia Tenggara, sepeda motor merupakan kendaraan dengan jumlah paling banyak di jalan. Melihat kesemrawutan dan kekacauan yang terjadi di jalan, dengan mudah kendaraan roda dua ini dijadikan kambing hitam.
Kehadiran jalur khusus sepeda motor pun dinilai sejumlah ahli menjadi solusi untuk masalah tersebut. Namun, alih-alih polusi, kanalisasi roda dua yang diterapkan di sejumlah negara tetangga utamanya dimaksudkan untuk meminimalisir angka kecelakaan yang cukup banyak melibatkan pengendara sepeda motor.
Di Thailand, seperti dilansir Bangkok Post, Department of Land and Transport memaparkan bahwa dari sejumlah kecelakaan yang tercatat pada 2018, sebanyak 78,9 persennya melibatkan sepeda motor. Para ahli di Negeri Gajah Putih itu mendesak pemerintah setempat untuk segera membangun jalur khusus sepeda motor seperti yang telah dibangun di Malaysia.
Pichai Taneerananon, Chairman of Engineering Institute di Thailand’s Subcommittee on Road Accidents and Road Death Prevention, mengatakan bahwa berkat proyek ini, Malaysia telah berhasil menurunkan angka kematian akibat kecelakaan sebanyak 83 persen.
Sebagai catatan, Negeri Jiran merupakan salah satu negara dengan angka kecelakaan sepeda motor yang cukup tinggi. Data Malaysia Institute of Road Safety Research memperlihatkan, pada tahun 2013 jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan sebanyak 6.872 kejadian, dan sekitar 59 persennya melibatkan kendaraan roda dua.
Menurut Taneerananon, pengendara sepeda motor di Thailand layak mendapat infrastruktur yang lebih baik sebab dari 38,4 juta kendaraan yang terdaftar pada 2018 di negara tersebut, sebanyak 20,5 juta-nya adalah sepeda motor. Sebagai catatan, di Asia Tenggara, Thailand terkenal dengan sebutan negara dengan populasi sepeda motor yang masif.
"Karena populasi pengendara sepeda motor jauh lebih besar daripada kategori pengendara lainnya, pemerintah setidaknya harus menghormati hak-hak mereka dan melakukan sesuatu untuk mereka. Sebab pengendara sepeda motor juga membayar pajak," jelasnya.
Pichai mengatakan ide tersebut harus diterapkan secara perlahan, salah satunya dengan mensosialisasikan pentingnya jalur sepeda motor.
Bagaimana Kondisi Jakarta?
Selama beberapa dekade, Jakarta telah bergulat mengatasi kemacetan lalu lintas dan masalah polusi udara. Kalau kita ingat, dulu Bajaj dan Bemo bermesin 2–tak banyak sekali beredar di jalan. Kini, perannya telah digantikan oleh Bajaj berbahan bakar gas. Namun, jalanan tetap semrawut dan polusi masih sama pekatnya.
Kini, aturan mulai merambah ke sepeda motor yang menurut laporan South China Morning Post pada tahun 2017 ada sekitar 15 juta kendaraan roda dua di Jakarta dibanding roda empat yang hanya berjumlah 5,2 juta unit. Langkah mengkanalisasi jalur sepeda motor juga menjadi salah satu cara untuk mengatur kesemrawutan tersebut.
Founder Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu mendukung rencana kanalisasi bagi sepeda motor. Meski begitu, ia mengatakan kebijakan ini akan sulit diterapkan karena agak sulit mengatur pengendara motor di Jakarta.
Terutama saat jam sibuk, jumlah kendaraan yang berada di jalan tak sebanding dengan petugas yang berjaga di lapangan. Apalagi, lanjutnya, pengendara sepeda motor dinilai punya berbagai macam cara untuk menghindari sebuah aturan.
"Kalau pengawasan masih seperti sekarang akan mubazir menyiapkan jalur khusus sepeda motor, kita butuh lebih banyak penegak hukum untuk mengawasi," kata Jusri saat dihubungi Tirto.
Ia memberi contoh, masih banyak pengendara sepeda motor yang masuk jalur Transjakarta atau Jalan Layang Non Tol yang sudah jelas terlarang bagi kendaraan roda dua. "Separator busway saja dimasuki, fly over masuk, kalau hanya marka jalan saya tidak begitu yakin," pungkasnya.
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara
