Menhut Ungkap 12 Perusahaan Terindikasi Penyebab Bencana Sumatra

tirto.id - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, melaporkan kementeriannya menemukan sebanyak 12 perusahaan di Sumatra Utara terindikasi menjadi penyebab longsor dan banjir bandang. Raja Juli memastikan kementeriannya melalui Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan (Gakkum Kemenhut) tengah menelusuri hal tersebut.

“Gakkum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatra Utara,” kata Raja Juli dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Namun, Raja Juli tidak merincikan identitas 12 perusahaan yang dimaksud. Dia memastikan penegakan hukum terhadap sejumlah perusahaan tersebut segera dilaksanakan.

“Dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan. Gakkum kami sedang ada di lapangan dan insyaAllah nanti akan segera kami laporkan kepada Komisi IV dan juga kepada publik hasil dari 12, lebih kurang 12 lokasi atau subjek hukum ini,” ujarnya.

Pada Februari 2025, Raja Juli mengklaim Kemenhut telah mencabut sebanyak 18 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) seluas 526.114 hektare, yang mana dilakukan pada 3 Februari 2025.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH seluas 526.114 hektare pada tanggal 3 Februari 2025. Sebagai tindak lanjut penertiban kawasan hutan yang diperintahkan oleh Pak Presiden,” katanya.