tirto.id - Penayangan kembali film Penumpasan Pemberontakan G30S/PKI dikritik banyak pihak. Tidak terkecuali oleh mereka yang ada di pemerintahan, seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.
Dalam acara pemberian gelar doktor honoris causa untuk Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Sukarnoputri oleh Universitas Negeri Padang, Rabu (27/9) kemarin, Muhadjir mengatakan keberatannya lebih kepada kepatutan adegan yang terdapat dalam film. Film G30S/PKI memuat banyak unsur kekerasan, sehingga tidak cocok ditonton mereka yang belum cukup umur.
"Kalau untuk pelajar tingkat SMA dan SMK memang dibolehkan, tapi untuk setingkat SD dan SMP tidak boleh," ujar Muhadjir, dikutip dari Antara Sumbar. "Ada standar sensor yang menerangkan film itu hanya bisa ditonton untuk dewasa," sambungnya.
Adegan film propaganda Orde Baru produksi Perum Produksi Film Negara (PPFN) memang sarat dengan adegan-adegan kekerasan. Dalam film berdurasi empat jam itu penonton akan disuguhkan adegan pembunuhan, penembakan, darah yang berceceran, bahkan rekaman asli ketika mayat jenderal dikeluarkan dari sumur Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur.
Sejak pemutaran film dilakukan pertama kali pada 1984 hingga 1998 di Televisi Republik Indonesia (TVRI), film ini memang selalu ditayangkan reguler setiap tanggal 30 September pukul 10 malam. Namun di luar penayangan di TV, anak-anak dan pelajar juga umumnya akan dikenai wajib nonton.
Muhadjir mengatakan, dengan otoritas yang dimilikinya sebagai menteri, ia akan menegur siapapun yang memaksa anak SD dan SMP menonton film ini. "Yang jelas, Film G30S/PKI tidak disarankan untuk anak-anak," kata Muhadjir.
Pernyataan ini sekaligus menganulir peraturan atau wacana yang sempat dikeluarkan dinas pendidikan beberapa daerah yang mengatur agar siswa menonton film G30S/PKI, seperti Dinas Pendidikan Kota Padang, Kota Jambi, Mojokerto, Pekanbaru, dan Tebing Tinggi.
"Saya sudah klarifikasi dengan kepala dinas mengenai surat edaran itu," katanya, merujuk pada surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Padang Nomor 421.1/435/DP/Dikdas.3/2017 tertanggal 22 September 2017. Surat ini mewajibkan seluruh siswa menonton film G30S/PKI, ditambah membuat ulasannya dengan tulisan tangan. Ulasan ini nantinya akan dilombakan.
Baca juga
Film G30S PKI Dinilai Tidak Tepat untuk Jadi Rujukan Sejarah
Catatan Sejarawan Soal Pembuatan Ulang Film G30S/PKI
Waketum PAN Sebut Film G30S PKI Penting Diputar Kembali
Muhadjir bukan orang pertama yang menolak dengan syarat pemutaran ulang film G30S/PKI. Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mengatakan hal serupa. Bahwa film ini tidak cocok karena berpotensi mengganggu kejiwaan anak.
"Film G30S/PKI sarat dengan ragam kekerasan dan sadisme. Usia anak itu, lekat dengan peniruan. Perkembangan cara pikir dan bersikap pada anak lebih banyak distimulus oleh proses lingkungan termasuk apa yang ditonton mereka. Jika kekerasan dan kekejaman dipertontonkan, mudaratnya lebih banyak dibandingkan dampak positifnya" kata Susanto, ketua KPAI.
Film ini akan sangat negatif terutama bagi anak-anak yang memang rentan secara psikologis. Oleh karenanya, angggota KPAI, Retno Listyarti, mengusulkan agar Lembaga Sensor Film (LSF) memberi batasan usia minimal yang tegas bagi penonton film G30S/PKI. Dengan begini ruang lingkupnya lebih besar ketimbang sebatas pelarangan kepada anak-anak SD dan SMP. Mengingat juga film ini sudah mulai diputar di ruang-ruang publik di luar sekolah.
Catatan lain, meskipun anak SMA boleh menonton, namun tetap perlu ada dialog kritis untuk mengimbangi narasi yang dibangun di film. "Kalau SMA dan SMK andaikan mau menonton masih bisa dibangun dialog dan diperintah membaca referensi yang lain. Tidak masalah," kata Retno.
Penulis: Rio Apinino
Editor: Zen RS
