Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar memperkuat komunikasi antarpimpinan daerah dan menjaga kekompakan.
Tito mengingatkan, soliditas seluruh pemangku kepentingan di daerah dibutuhkan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan. Menurut dia, stabilitas menjadi penentu utama keberhasilan pembangunan.
Dia menyampaikan pernyataan ini saat menghadiri acara Silaturahmi dan Arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Badan Pusat Statistik kepada para Kepala Daerah dan Forkopimda Provinsi Jawa dan Bali di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Tito mengatakan Jawa dan Bali memiliki posisi sangat strategis bagi Indonesia. Dua wilayah tersebut dihuni hampir 60 persen penduduk Indonesia dan menjadi pusat banyak aktivitas berskala nasional.
"Sehingga menjadi sangat penting sekali untuk [menjaga] persatuan-kesatuan bangsa dan kedaulatan negara," ujarnya.
Dia menambahkan, stabilitas politik dan keamanan di semua daerah penting untuk terus dijaga karena kelancaran pembangunan dipengaruhi oleh kondisi yang aman dan kondusif.
Menurut Tito, sudah banyak contoh kasus peristiwa kerusuhan di daerah yang berdampak pada terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Efektivitas pemerintahan dan pembangunan di daerah bahkan bisa terganggu oleh konflik atau aksi kekerasan yang terjadi hanya dalam skala kecil.
"Kalau pengambilan keputusan oleh pemerintah terganggu, ya semua akan terganggu," jelasnya.
Guna menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah, Tito mendorong agar semua unsur Forkopimda memperkuat komunikasi dan koordinasi secara formal maupun informal.
Selama ini, lanjutnya, daerah dengan Forkopimda yang kompak cenderung bisa lebih cepat mengatasi persoalan dan mencegah konflik berkembang menjadi lebih besar.
Tito juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) menghidupkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Sebab, FKUB dapat menjadi instrumen utama untuk menjaga kerukunan dan mencegah konflik sosial, termasuk yang bernuansa keagamaan.
"Mohon juga dihidupkan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Karena biasanya daerah-daerah yang rentan pada isu-isu keagamaan, kalau FKUB-nya jalan, itu lebih cepat mereka bisa mencegah potensi konflik karena agama. Tapi sebaliknya, kalau FKUB-nya nggak jalan, baru digerakkan ketika ada masalah, ini terlambat," ujar Tito.
Dia mengimbau para kepala daerah mengalokasikan anggaran memadai guna mendukung kegiatan FKUB. Permintaan itu terutama ditujukan kepada pemda yang memiliki kapasitas fiskal mumpuni.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
