Masuk tirto.id
tirto.id - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal ZA, meminta pemerintah daerah memperkuat kepemimpinan dan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat eliminasi tuberkulosis (TBC) hingga tingkat desa dan kelurahan. Menurut Safrizal, pemerintah tidak dapat menangani TBC hanya melalui sektor kesehatan.
Safrizal menyampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Fasilitasi Teknis Intervensi Kewilayahan dalam Penanggulangan Tuberkulosis yang dirangkaikan dengan Rakorpusda Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Berkelanjutan di Malang, Jawa Timur, pada Kamis (30/7/2026).
Sebelum rapat, Safrizal bersama Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benyamin Paulus Octavianus, Sp.P., FISR, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, serta jajaran kementerian dan pemerintah daerah mengunjungi Puskesmas Cisadea, Kota Malang. Mereka melihat langsung pelaksanaan penanggulangan TBC di Kota Malang yang dinilai memiliki kinerja baik dalam pengendalian TBC. Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat sejumlah praktik penanganan TBC, antara lain penemuan kasus secara aktif, pendampingan pasien, dan penguatan jejaring layanan kesehatan. Safrizal mendorong daerah lain mempelajari dan menyesuaikan praktik tersebut dengan kondisi wilayah masing-masing.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto, Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib, serta pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, dan pemerintah daerah. Camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, PKK, Posyandu, dan kader TBC dari berbagai daerah juga mengikuti kegiatan tersebut.
Dalam arahannya, Safrizal meminta pemerintah daerah mempelajari pengalaman sejumlah negara yang berhasil menekan kasus TBC. Ia menilai keberhasilan tersebut tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga pada kepemimpinan, tata kelola, inovasi, pembiayaan, dan kerja sama lintas sektor.
Safrizal mencontohkan sejumlah pendekatan yang dapat menjadi referensi. Kuwait dan Arab Saudi memperkuat pencegahan melalui pengelolaan mobilitas penduduk. Tiongkok dan Myanmar mengembangkan penemuan kasus secara aktif berbasis komunitas. Ethiopia memperkuat layanan kesehatan primer hingga tingkat desa, sedangkan Taiwan dan Qatar memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan. Sementara itu, India, Brasil, dan Afrika Selatan menggabungkan perlindungan sosial dengan inovasi medis dalam penanggulangan TBC.
Safrizal juga mengaitkan upaya tersebut dengan pengalamannya sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional. Menurutnya, penanganan pandemi menunjukkan pentingnya kepemimpinan, koordinasi antarkementerian dan lembaga, serta keterlibatan masyarakat.
“Pengalaman penanganan COVID-19 membuktikan bahwa ketika seluruh unsur pemerintah bergerak dalam satu komando, didukung kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, tantangan sebesar apa pun dapat dihadapi bersama. Semangat kolaborasi yang sama harus kita hadirkan dalam percepatan penanggulangan TBC,” ujar Safrizal.
Safrizal kemudian meminta gubernur, bupati, dan wali kota memimpin langsung upaya percepatan penanggulangan TBC di wilayah masing-masing.
“Saya minta agar para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memimpin langsung kolaborasi lintas sektor ini di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah harus memastikan terbentuk dan berfungsinya Wadah Kemitraan Penanggulangan TBC atau Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TBC) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” tegas pria yang pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Aceh ini.
Safrizal menilai pemerintah daerah perlu mengintegrasikan program penanggulangan TBC antarperangkat daerah sekaligus melibatkan dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan komunitas. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi salah satu kunci mempercepat pencapaian target eliminasi TBC nasional secara berkelanjutan.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
