tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur membahas percepatan penerapan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang terpadu dan terpusat di Kantor Kementerian PAN-RB, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2017).
Mendagri menjelaskan selama ini fokus e-government masih sendiri-sendiri. Sistem e-government terpadu bertujuan untuk efisiensi anggaran, peningkatan kinerja birokrasi, dan perbaikan layanan publik.
Ia melanjutkan, ternyata dari sistem e-government yang sudah ada, sebanyak 65 persen sistem tersebut bisa di-sharing. Sedangkan sebagiannya lagi, sebanyak 35 persen dikembangkan sendiri oleh masing-masing daerah.
"Jadi kita harapkan dengan terintegrasinya sistem e-government pusat dengan daerah ini nanti akan efisiensi belanja teknologinya akan terjadi," ungkap Tjahjo di Kantor Menpan RB, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2017).
Ia menjelaskan, sebelumnya, belanja IT menghabiskan anggaran sekitar Rp14 triliun. Ketika dilakukan integrasi sekitar 65 persen, maka hal tersebut bisa menghemat anggaran setengahnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pemerintah menargetkan implementasi e-government terpadu akan dilakukan pada tahun 2017.
Sebelumnya, Menteri PAN-RB Asman Abnur mengklaim bahwa pembangunan aplikasi pemerintahan secara terpisah muncul sebab adanya tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat dan efektif. Namun, e-government yang dilakukan secara sendiri-sendiri membuat anggaran boros, sehingga perlu dijadikan terpadu.
Padahal, menurut Asman, sebanyak 65 persen program dalam aplikasi pemerintahan yang bisa dipakai bersama akan menghemat anggaran. Tak hanya itu, sistem aplikasi pemerintahan terpadu dinilai lebih aman dari sisi keamanan data.
Asman menyebutkan beberapa percepatan tersebut yakni terkait sistem e-goverment perfomance base management, beberapa kebijakan terkait masalah organisasi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 dan hal-hal terkait administrasi pemerintahan, serta masalah kepegawaian.
"Jadi kepala daerah yang masih nilainya C kita harap nantinya menjadi B sehingga pengelolaan anggaran yang selama ini belum sinkron antara program dengan anggaran bisa kita perbaiki," ujar dia di Kemenpan RB, Jalan Sudirman Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2017).
Sedangkan terkait masalah kepegawaian, dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengisi jabatan sekarang yakni hal-hal yang rutin terkait birokrasi akan disinkronkan dengan Kemendagri.
Melengkapi pernyataan Asman Abnur, Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan ada 15 tema isu e-goverment e-planning termasuk pada tahun ini.
Ia menargetkan seluruh provinsi kota kabupaten harus memiliki sistem yang sama, harus ada transparansi perencanan program anggaran masalah barang, jasa, retribusi pajak dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan penggunaan e-government, Tjahjo berharap nantinya program strategis nasional yang digagas Presiden Jokowi bisa sejalan dengan program-program daerah dan tidak terhambat dengan program prioritas.
"Jadi pertemuan ini hanya ingin memastikan sepakat ada 15 item 4 skala prioritas ada nanti kita akan jabarkan semoga tahun ini bisa diselesaikan dengan selesainya Pilkada serentak tiap tahun kita adakan," pungkasnya.
Penulis: Chusnul Chotimah
Editor: Maya Saputri
