Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyatakan pencegahan ekstremisme dan terorisme membutuhkan langkah kolaboratif dan adaptif yang menyentuh akar persoalan, termasuk di ranah digital.
Dia pun mendorong agar penerapan strategi soft approach terus diperkuat untuk mencegah penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme di tanah air.
Tito menjelaskan, pola komunikasi dalam penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan maupun terorisme melibatkan unsur pengirim, pesan, penerima, saluran, hingga konteks sosial tertentu. Untuk mencegahnya berkembang, rantai penyebaran paham radikal perlu diputus.
"Kalau kita bisa mematahkan salah satu saja dari lima komponen ini, maka proses pemindahan pesan atau ideologi radikal, ideologi teroris yang dua itu dari pengirim kepada penerima enggak akan pernah terjadi," kata dia.
Tito menyampaikan penjelasan ini dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (AT) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Rakernis tersebut digelar dengan tajuk “Strategi Kolaboratif Densus 88 AT Polri yang Presisi Guna Menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan dan Terorisme dalam Rangka Menjaga Stabilitas Kamtibmas.”
Dalam pemaparannya, Tito mengusulkan lima strategi untuk menangkal penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme. Lima strategi yang bisa dijalankan secara pararel itu meliputi deradikalisasi, kontra radikalisasi, penguatan kontra ideologi, pemutusan saluran penyebaran paham radikal, dan penanganan masalah sosial-ekonomi masyarakat.
Dia menerangkan, upaya deradikalisasi perlu menyasar individu yang telah terpengaruh paham radikal agar kembali memiliki pandangan moderat serta sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.
Adapun strategi kontra radikalisasi penting untuk memperkuat ketahanan masyarakat dalam menangkal penyebaran ideologi ekstremisme berbasis kekerasan maupun terorisme.
Terkait strategi penguatan kontra ideologi, ia menekankan pentingnya pelibatan figur-figur berpengaruh di lingkungan kelompok tertentu. Upaya ini diperlukan agar penyampaian pesan-pesan moderasi lebih mudah diterima oleh masyarakat.
"Ini sangat efektif sekali, kenapa? Karena kelompok ini memiliki budaya, norma trust insider, enggak percaya pada orang luar, percaya kepada orang dalam," jelasnya.
Sementara itu, guna memutus saluran penyebaran paham radikal, Tito menyarankan penguatan patroli siber dan kontra narasi di ruang digital. Dia mengingatkan, kemajuan teknologi membuat penyebaran paham ekstremisme dan terorisme melalui berbagai platform digital bisa berlangsung cepat dengan jangkauan luas.
Selain itu, Tito menilai penanganan masalah sosial dan ekonomi masyarakat perlu menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan jangka panjang, terutama di daerah yang rentan terhadap penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan.
Selama ini, lanjutnya, Densus 88 AT Polri telah menjalankan pendekatan penegakan hukum secara tegas terhadap ancaman aktif. Meski demikian, pendekatan lunak atau soft approach perlu terus diperkuat untuk mendukung upaya pencegahan sejak dini.
"Saya tahu bahwa Densus selama ini lebih kepada kinetic approach, hard approach. Karena apa? Lawannya aktif. Tapi begitu sudah mereka tiarap, kita harus memulai bombardir dengan kegiatan soft approach," tegasnya.
Tito sekaligus memberikan apresiasi kepada Densus 88 AT Polri yang telah berupaya maksimal menjaga stabilitas keamanan nasional sehingga situasi keamanan di tanah air semakin kondusif.
"Saya sangat mengapresiasi kerja dari jajaran Densus selama ini yang sudah dirasakan hasilnya masyarakat di Indonesia lebih tenang dibanding beberapa tahun yang lalu," ujarnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
