Menag Kritik Ketimpangan Madrasah, Singgung soal Proposal

tirto.id - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, menyinggung adanya ketimpangan antara pendidikan madrasah dengan sekolah lainnya dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (19/11/2025).

Menag menyebut, madrasah kerap dibedakan dalam sejumlah kebijakan yang mencolok, termasuk fasilitas hingga kesejahteraan guru yang timpang.

“Bayangkan perbedaannya di seberang jalan itu, ada sekolah, tanahnya dibelikan negara, gurunya diangkatkan menjadi pegawai negeri, gajinya di sana itu Rp4,5 juta, di sini ada Rp100 ribu, ada Rp50 ribu per bulan, ada Rp300 ribu,” katanya.

“Di sana itu bangunannya dibangun, di situ numpang di emper masjid, perpustakaannya tidak ada, numpang di perpustakaan kiainya, laboratoriumnya tidak ada,” lanjut Menag.

Kemudian, Nasaruddin menyinggung soal program digitalisasi sekolah yang dijalankan oleh Kemendikdasmen dengan nilai anggaran mencapai triliunan. Padahal, katanya, anggaran yang didapat Kemenag untuk sejumlah sekolah tak sebesar itu.

“Kemudian juga sekolahnya di mereka kan negeri. Gampang mendapatkan pekerjaan, kamu kan swasta. Jadi ini satu hal yang sangat miris kalau kita lihat,” katanya.

Tak hanya itu, Menag turut menyoroti soal program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai, program tersebut diberikan fasilitas yang cukup mumpuni meskipun masih baru.

“Anak-anak yang tidak sempat masuk di sekolah karena kemiskinannya, tiba-tiba diberikan sekolah rakyat. Bukan main, sampai sentimeternya pun juga kasurnya itu diukur, bajunya, pabriknya satu untuk dibagikan,” katanya.

“Dan yang sangat bagus, yang sangat brillian itu diberikan sekolah Garuda,” lanjut Menag.

Dia pun mengingatkan agar dalam regulasi tersebut, madrasah hanya menjadi penonton. Menag juga menyebut tengah mengupayakan agar madrasah juga dapat mendapatkan perlakuan yang sama.

“Maka itu kami juga memang proaktif bahwa jangan sampai program pendidikan Pak Presiden kita itu lagi-lagi melupakan Madrasah lagi,” katanya.

Nasaruddin kemudian menyinggung bantuan pendidikan yang sering kali hanya bergantung pada kemampuan lembaga mengajukan proposal, bukan pada kebutuhan nyata di lapangan.

“Sekarang siapa yang pintar bikin proposal, dia dapat banyak. Dapat dari Kemensos, dapat dari macam-macam. Madrasah ini tidak pintar bikin proposal, jadi miskin semakin miskin,” tegasnya.

Menag berharap ke depan setiap hal terkait pendidikan madrasah dapat mendapatkan keadilan. Sebab, katanya, setiap siswa sudah sepantasnya menerima hal yang sama.

“Sudah saatnya keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia itu. Misalnya pemda membagi-bagikan segala macam kepada sekolah, tapi madrasah jadi penonton. Karena alasannya bahwa itu adalah indukya Kementerian Agama, vertikal. Padahal di dalam undang-undang in mestinya harus ada penekanan seperti yang dikatakan Pimpinan [Ketua Baleg, Bob Hasan],” tuturnya.