tirto.id - Ribuan guru madrasah swasta dari sejumlah wilayah di Indonesia menggelar aksi di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025). Mereka menuntut pemerintah memberikan kuota pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hingga Aparatur Sipil Negara (ASN).
Salah satu masa aksi bernama Manap, yang merupakan guru madrasah swasta asal Cianjur, mengatakan, hanya menerima gaji sekira Rp700 ribu perbulan.
Manap, yang merupakan guru mata pelajaran matematika ini, menyebut pendapatannya itu tidak cukup untuk hidup. Oleh karena itu, dia turut turun ke jalan dan melakukan aksi bersama guru madrasah swasta lainnya.
"Ya jauh dari pada cukup, tunjangannya enggak baik, makannya kami merasa di anak tiri kan, merasa dimarjinalkan," kata Manap kepada wartawan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).
Manap menegaskan dirinya selama ini telah menjalani tugas untuk mencerdaskan anak bangsa. Namun, para guru madrasah swasta seperti dirinya tidak diperlakukan sama dengan para guru di sekolah negeri. Dia menuntut pemerintah memberikan kuota P3K maupun pegawai negeri sipil (PNS) untuk para guru madrasah swasta.
"lya diangkat, seperti sekolah sekolah negeri lainnya, karena selama ini kami menilai sekolah swasta di bawah naungan pemerintah di anak tirikan pak, tidak seperti sekolah negeri. Makannya kami datang ke sini menuntut itu," ujarnya.
Sementara itu, masa aksi lainnya, Dewi, yang merupakan guru honorer asal Magetan, Jawa Timur, telah mengabdi sebagai pengajar selama 20 tahun. Dia bercerita, di Jawa Timur terdapat hutang sertifikasi inpassing selama tiga bulan yang belum dibayarkan pada 2018.
"lya, mulai 2004. Tuntutan kami adalah, pertama, kalau bisa dari swasta diangkat PNS atau P3K. Sebab, untuk Kementerian Pendidikan bisa, kenapa Kementerian Agama sulit? Yang kedua, Jawa Timur ada terutang sertifikasi inpassing tiga bulan tahun 2018. Berarti sudah tujuh tahun belum terbayar. Sudah pemberkasan berkali-kali tapi belum terbayar," kata Dewi.
Selain berharap diangkat menjadi P3K sebagai guru madrasah swasta, Dewi juga berhadap pendidikan di Indonesia bisa menjadi lebih maju. Terlebih, dia menyebut, gaji impassing guru di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama terdapat perbedaan.
"Sama-sama golongan 3A, selisihnya ada 500.000 lebih, kami ingin sama," tuturnya.
Dia mengaku mendapatkan gaji Rp2,4 juta per bulan, sebagai golongan 3A sertifikat impassing sejak 2012. "Tapi dari sekolah sudah tidak dapat karena sudah dapat dari pemerintah," katanya.
Kata Dewi, dengan gaji yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya itu, dia juga melakukan pekerjaan lainnya seperti menjadi sales motor dan bertani di sawah.
"Kami nyambi, contohnya ini jualan (sepeda motor) Honda, nyales," pungkasnya.
Lebih lanjut, ada dua orang guru madrasah swasta asal Magelang, Jawa Tengah, yang turut ikut aksi di kawasan Monas, hari ini. Keduanya mengaku telah hidup sejahtera karena para anaknya yang telah sukses. Namun, mereka tetap menuntut kesejahteraan guru seperti yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Salah satunya adalah Cicuk. Cicuk merupakan guru asal Magelang yang telah mengajar selama 27 tahun dan menerima gaji dengan golongan 3D atas sertifikasi inpassing.
Dia mengatakan, masa mengajar yang telah dia jalani tidak mempengaruhi gaji padahal berstatus sebagai guru sertifikasi inpassing. Dia mendapatkan gaji yang sama untuk setiap tahun masa mengajarnya.
"Harusnya 27 tahun mengabdi itu terhitung oleh pemerintah dan tidak hanya 3D tapi bisa naik ke 4A atau 0 tahunnya itu dihilangkan. Jadi misalnya 3D dengan masa kerja 20 tahun. Nah, itu kan otomatis gaji yang kita terima atau honor yang kita terima itu akan naik secara otomatis, tapi selagi masih 0 tahun, ya flat," kata Cicuk.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Andrian Pratama Taher
Masuk tirto.id





























