tirto.id - Di era Presiden Sukarno, Masyumi berjaya memperoleh sekitar 7,9 juta suara (20,9 persen) pada Pemilu 1955 sehingga mendapatkan 57 kursi di DPR—jumlah kursi terbanyak di DPR dan setara yang dimiliki partai berhaluan nasionalis, Partai Nasional Indonesia (PNI). Sedangkan partai Nahdlatul Ulama (NU) menduduki peringkat ketiga dengan 6,9 juta suara (18,4 persen atau 45 kursi).
Namun, pada 1960-an hingga 1970-an, parpol Islam mengalami arus balik. Masyumi dibubarkan Presiden Sukarno pada 1960 karena terlibat pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Memang, sejumlah pimpinan Masyumi kemudian mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) setelah Sukarno lengser. Namun, garis kebijakan Orde Baru besutan Presiden Soeharto terus menggerus suara parpol Islam.
Pada 1973, Orde Baru mengharuskan Parmusi, NU, dan dua parpol Islam lain—Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Pergerakan Tarbiyah Islam (Perti)—melebur dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meski terbentuk dari parpol Islam, PPP menjadikan Pancasila sebagai asas partai atas paksaan Orde Baru.
Pada Pemilu 1977 dan 1982, PPP mendapat masing-masing 29,2 persen dan 27,8 persen suara. Namun, perolehan suara PPP amat bergantung kepada NU. Setelah NU menetapkan Kembali ke Khittah 1926—memutuskan tidak sebagai parpol dan keluar dari PPP—pada 1984, PPP hanya mendapat 16 persen suara pada Pemilu 1987.
Kelahiran Parpol-Parpol Islam Baru
Soeharto mundur pada Mei 1998. Dan, itu bikin parpol Islam menjamur moncer.
Jelang Pemilu 1999, pemilu pertama pada era Reformasi, ada 40 parpol Islam dari 141 parpol baru sebagaimana dicatat Azyumardi Azra dalam "The Islamic Factor in Post Soeharto Indonesia" yang dimuat dalam Indonesia in Transition: Social Aspects of Reformasi and Crisis(2000).
Menurut Azyumardi, ada dua faktor legal yang membuat partai Islam menjamur. Pertama, keputusan Presiden Habibie mencabut aturan sistem tiga partai—Golkar, PDI (kelompok nasionalis), PPP (kelompok Islami). Kedua, pencabutan Undang-Undang Ormas 1985 yang mengharuskan setiap organisasi di Indonesia menerapkan asas Pancasila.
Dari 48 parpol peserta Pemilu 1999, sebanyak 9 parpol mencantumkan Islam, 1 parpol mencantumkan Alquran dan hadits, dan 2 parpol mencantumkan Pancasila dan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai asas parpol.
Selain itu, menurut Andreas Ufen dalam “The Evolution of Cleavages in the Indonesian Party System” (2008), dengan basis organisasi muslim tradisional dan muslim modern yang berafiliasi dengan NU dan Muhammadiyah, PKB dan PAN dapat dikategorikan sebagai parpol Islam.
Jadi, pada Pemilu 1999, ada 14 parpol yang dapat disebut parpol Islam. Lalu, apakah mereka punya taji?
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagian besar parpol Islam mendapat suara kurang dari 2 persen. Hanya PPP, PAN, dan PKB yang mampu menunjukkan taring. PPP mendapat 11.329.905 suara (10,7 persen) dan menduduki peringkat keempat; PKB memperoleh 12,6 persen suara (peringkat ketiga); dan PAN mendulang 7,1 persen suara (peringkat kelima).
Parpol Islami Tenggelam pada Pemilu Selanjutnya tapi Pemilih Makin Saleh
Pada Pemilu 1999, parpol Islam memang semarak bermunculan. Namun, hanya sedikit dari mereka yang sanggup bertahan dan mengikuti pemilu-pemilu selanjutnya.
Hanya 7 parpol Islam yang mengikuti Pemilu 2004 dan 8 parpol Islam yang menjadi peserta Pemilu 2009. Jumlah itu kembali menurun pada Pemilu 2014, yang hanya diikuti 5 parpol Islam.
Pada Pemilu 2004, total perolehan suara empat parpol berasas Islam—PBB, PPP, PKS, dan PPNUI—hanya 18,77 persen suara. Sebanyak 8,16 persen di antaranya disumbang PPP. Sementara PAN memperoleh 6,41 persen suara, dan PKB mendulang 10,61 persen suara.
Suara sejumlah parpol Islam ini pun cenderung merosot atau jalan di tempat pada Pemilu 2009 dan 2014.
PPP hanya mendapat 5,33 persen (Pemilu 2009) dan 6,53 persen suara (Pemilu 2014). Sedangkan PAN memperoleh 6,03 persen (Pemilu 2009) dan 7,59 persen suara (Pemilu 2014). Adapun PKS meraih 7,89 persen suara (Pemilu 2009) dan 6,79 persen suara (Pemilu 2014).
Pada dua pemilu itu, suara yang diperoleh PBB bahkan tak mencapai 2 persen. Karena itu BB tidak bisa mendudukkan seorang wakilnya di DPR.
Suara signifikan (hampir 10 persen) hanya mampu diperoleh PKB. Memang PKB hanya merengkuh 4,95 persen suara pada Pemilu 2009 karena perpecahan internal antara kubu Abdurrahman Wahid dan Muhaimin Iskandar. Namun, pada Pemilu 2014, PKB mampu merebut 9,04 persen suara.
Stagnasi suara tersebut berkebalikan dari meningkatnya kesalehan dalam masyarakat Islam Indonesia yang sudah muncul sejak akhir 1980-an dengan tumbuhnya kelas menengah perkotaan terdidik.
Abdil M. Mudhoffir, Luqman-nul Hakim, dan Diatyka W. P. Yasih menulis dalam artikel “Identity Politics: Mobilising Religious Sentiment in Democratic Indonesia” (2017) bahwa kesalehan itu tampak dalam kehidupan sehari-sehari, misalnya dalam perilaku konsumsi: lebih menyukai produk perbankan syariah, sekolah Islami, dan obat-obatan Islami. Selain itu, banyak muslim perkotaan bergabung dengan kelompok-kelompok Islam dengan mengikuti majelis taklim dan majelis zikir.
Menurut Mudhoffir, Hakim, dan Yasih, Islam menyediakan cara mengatasi kegelisahan sosial dan ekonomi sehari-hari. Generasi muslim perkotaan memang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Tetapi pertumbuhan ekonomi belum memberikan pekerjaan di sektor formal yang stabil. Sementara masyarakat kelas bawah berjuang mencari nafkah, masyarakat kelas menengah hanya bergantung kepada status sosial baru mereka dan rentan jatuh lagi ke dalam belenggu kemiskinan.
Mereka boleh jadi mendapat dukungan dari kelompok Islam konservatif yang menawarkan cara bertahan hidup: pinjaman modal bisnis, kesempatan kerja, atau layanan pendidikan dan kesehatan. Keanggotaannya dalam kelompok tersebut juga mendorong mereka mengonsumsi produk-produk Islami.
“Meskipun kesalehan Muslim Indonesia meningkat, tapi parpol-parpol Islam menemui jalan buntu. Mereka belum bisa memanfaatkan Islamisasi masyarakat dan mengubahnya menjadi kekuatan politik. Parpol Islam sejauh ini gagal menampilkan diri sebagai kendaraan aspirasi muslim. Banyak tokoh senior parpol terlibat praktik korupsi dan pencurian uang, seperti parpol “nasionalis” atau non-Islam,” sebut Mudhoffir, Hakim, dan Yasih.
Jokowi Boleh, Prabowo Boleh, Kader Sendiri Juga Boleh
Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan ada 16 parpol nasional plus 4 parpol lokal Aceh akan berlaga pada Pemilu 2019. Dari 16 parpol nasional tersebut, 5 di antaranya tergolong parpol Islam—PPP, PAN, PKB, PKS, dan PBB.
PPP resmi mengusung Jokowi sebagai calon presiden. Sedangkan PKB mengusung ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, sebagai calon wakil presiden. Muhaimin sempat menyatakan Jokowi bakal rugi bila tidak memasang dirinya sebagai cawapres.
Di lain pihak, PKS tampak dekat dengan Gerindra. Keduanya menjadi parpol oposisi pemerintahan Jokowi. Sementara Gerindra telah memberi amanat kepada ketua dewan pembinanya, Prabowo Subianto, untuk mencalonkan diri sebagai capres, PKS mengajukan 9 kader untuk sebagai capres dan cawapres. Apabila Gerindra ingin mengajak PKS berkoalisi, PKS meminta agar kadernya ditetapkan sebagai cawapres Prabowo.
Sementara PAN seolah berdiri dua kaki. Salah satu kader PAN, Asman Abnur, sekarang menjabat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Namun, tokoh pendiri PAN, Amien Rais, seringkali melontarkan kritik pedas terhadap pemerintahan Jokowi.
Adapun PBB, melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), mendorong ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra, mencalonkan diri sebagai capres. Namun, mengingat perolehan suara PBB selalu di bawah 2 persen pada dua pemilu sebelumnya sehingga gagal mendudukkan seorang anggotanya di DPR, Yusril harus bikin strategi inovatif supaya partainya tidak lagi bernasib gurem.
Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilansir akhir Januari 2018 menyatakan PKS, PPP, dan PAN masuk dalam kategori lima partai dengan elektabilitas terendah: PKS sebesar 3,8 persen, PPP 3,5 persen, dan PAN hanya 2 persen (di bawah Perindo, partai milik baron media Hary Tanoesudibyo yang memperoleh elektabilitas 3 persen).
Survei yang digelar 7-14 Januari 2018 itu menyebut elektabilitas PKB sebesar 6 persen. Ini membuat PKB bertengger pada peringkat ke-5 setelah PDI Perjuangan (22,2 persen), Golkar (15,5 persen), dan Demokrat (6,2 persen).
Mendayung di antara Parpol Nasionalis dan Islam Konservatif
Selain dibayang-bayangi elektabilitas yang rendah, parpol Islami mesti menghadapi manuver parpol-parpol baru seperti Perindo dan PSI. Parpol berhaluan nasionalis pun kini semakin ingin merebut segmen pemilih parpol Islam.
Menurut Burhanuddin Muhtadi, peneliti politik yang berkantor di Lembaga Indikator Politik Indonesia, partai nasionalis sekarang tidak mau hanya disebut partai nasionalis tapi mulai menyisipikan apa yang disebut Susilo Bambang Yudhoyono sebagai "parpol nasionalis-religius."
“Yang nasionalis seperti PDIP pun membuat underbouw organisasi muslim, Baitul Muslimin, yang menyasar pemilih muslim. Demokrat bikin Majelis Zikir Nur Salam. Golkar bikin Satkar Ulama. Semakin lama partai nasionalis mencuri dukungan segmen pemilih muslim. Sedangkan partai Islam masih berkutat di segmen pemilih yang terbatas,” ujar Burhanuddin kepada Tirto, akhir Mei 2018.
Namun, satu setengah tahun lalu, demonstrasi besar-besaran digelar di Jakarta. Demonstrasi berjuluk “Aksi Bela Islam” tersebut menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dipenjara atas ucapannya mengenai surah Al-Maidah ayat 51. Persidangan memvonis Ahok bersalah. Ahok akhirnya dipenjara.
Menurut Mudhoffir, Hakim, dan Yasih, mobilisasi massa pada serangkaian Aksi Bela Islam itu merupakan bentuk penyaluran ekspresi Islam keseharian ke dalam politik. Tak hanya elite politik yang mengambil untung dari aksi tersebut untuk mendapat dukungan suara pada panggung Pilkada DKI Jakarta 2017, kelompok muslim konservatif pun punya kebutuhan menyalurkan tawarannya melalui elite-elite politik pragmatis.
Setelah Pilkada Jakarta 2017, Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan peserta 'Tamasya Al-Maidah' yang telah memenangkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Sedangkan Amien Rais berkunjung ke Mekah, khusus untuk menemui organisator Aksi 212, Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shibab. Amien menjadi Pembina Persaudaraan Alumni 212.
Selain itu, sebagian massa Aksi 212 sekarang menjadi bagian dari massa yang ikut serta dalam aksi #2019GantiPresiden yang diorganisasi, salah satunya, oleh Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera.
Di lain pihak, dua parpol Islam lain, PPP dan PKB, tampak menjaga jarak dari Aksi 212 dan lebih menonjolkan sisi Islam moderat. Sisi Islam seperti ini pula yang cenderung didukung petahana Presiden Jokowi. Pada awal Mei 2018, Presiden Jokowi meminta agar ulama bersatu untuk membumikan Islam moderat di dunia.
Jadi, jelang Pemilu 2019, arah parpol Islam terbelah. Ada yang mendukung atau tampak mendekat ke Jokowi. Ada pula yang memboyong tokohnya masing-masing untuk jadi capres atau cawapres. Kemudian, sebagian dari mereka mendekat ke kubu Islam konservatif, sebagian lain menonjolkan sisi Islam moderat. Itulah gambaran ikhtiar parpol Islam sekarang ini.
Apakah ikhtiar tersebut efektif mendongkrak suara parpol Islam yang segitu-gitu saja?
Editor: Fahri Salam
