tirto.id - Riset terbaru yang dirilis Yayasan Indonesia CERAH menunjukan bahwa mayoritas partai di parlemen saat ini belum menempatkan isu transisi energi dan perubahan iklim sebagai agenda yang serius dalam kebijakan partainya.
Hal ini terlihat dari minimnya kebijakan dan dokumen partai yang berkaitan dengan kedua isu tersebut.
Riset bertajuk “Rekam Jejak Partai Politik di Isu Iklim dan Transisi Energi: Analisis atas Temuan Media dan Platform Partai” ini menunjukkan, soal perubahan iklim dan transisi energi masih terlihat kecenderungan sikap parpol secara reaktif di media dalam menanggapi isu tersebut.
“Aktor yang berbicara tentang isu perubahan iklim dan transisi energi rata-rata memiliki jabatan dan latar belakang yang relevan dengan isu tersebut (baik di legislatif, eksekutif, dan yudikatif), serta menyampaikan di kegiatan yang memiliki tema terkait,” ujar Climate and Youth Associate Yayasan Indonesia CERAH, Rafaela Xaviera, dalam agenda pemaparan riset di Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Menurutnya, parpol sudah harus menyusun platform politik terkait perubahan iklim dan transisi energi, serta mempertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansi kepada publik..
Rafaela menyampaikan, walau dampak perubahan iklim di masa depan bersifat teoritis (mengandalkan proyeksi), partai politik harus mengutamakan temuan dan masukan dari peneliti terkait pengendalian perubahan iklim agar kebijakan dan langkah yang diambil sesuai dengan sains.
“Partai politik juga harus lebih menghubungkan isu perubahan iklim dengan konteks kelokalan, termasuk mendesentralisasi solusi,” ujarnya.
Hal ini dikarenakan membangun ketahanan dari perubahan iklim dimulai dari skala tapak, agar memastikan adaptasi berbasis kelokalan yang sesuai dengan kebutuhan
Selain itu, interseksionalitas isu perubahan iklim dan transisi energi, dengan isu lainnya dan membedakan peran masyarakat dengan mempertimbangkan kesetaraan gender, penyandang disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), menjadi catatan penting bagi parpol.
“Untuk membedakan peran dari masing-masing kelompok tersebut dalam upaya mengendalikan perubahan iklim,” kata Rafaela.
Dalam isu transisi energi, pembahasan parpol masih terfokus kepada isu kendaraan listrik dan belum banyak partai yang membahas green jobs terkait transisi energi.
Menurut riset ini, belum ada partai yang membahas tentang peran perempuan, buruh, dan penyandang disabilitas dalam isu perubahan iklim.
”Masyarakat sipil, khususnya orang muda, harus lebih terlibat agar dapat terkoneksi dengan semangat dan keresahan pemuda masa kini, dan warga yang tinggal di area terdampak agar memastikan adaptasi berbasis kelokalan yang sesuai dengan kebutuhan,” ujar Program Manager and JET Associate Yayasan Indonesia CERAH, Wicaksono Gitawan, dalam kesempatan yang sama.
Menurut Wicaksono, parpol harus memperhatikan aspek keadilan saat membahas isu transisi energi, karena akan banyak pihak yang terdampak jika proses transisi energi dijalankan di Indonesia.
“Semestinya memprioritaskan temuan sains sebagai landasan atau pertimbangan penentuan kebijakan dan keputusan, khususnya temuan dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim,” tambahnya.
Riset ini menggunakan metodologi strategi sampel terstruktur dengan kriteria partai politik yang lolos ambang batas pada Pemilu 2019 dan pemantauan 10 media daring nasional dengan pembaca terbanyak (Pahlevi, 2022).
Riset ini mengumpulkan data pengambilan berita partai politik terkait isu transisi energi dan perubahan iklim dari periode 2019-2023 berdasarkan sejumlah kata kunci.
Data tersebut kemudian dianalisa sesuai tema, kutipan politisi, dan triangulasi dengan dokumen platform dan kebijakan partai politik.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Reja Hidayat
