tirto.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti mengakui masih banyak masyarakat Indonesia tidak melanjutkan pendidikan karena faktorn biaya. Pemerintah pun mempunyai program pendidikan non-formal sebagai solusi.
Saat menyampaikan paparan pada acara Inclusive Lifelong Learning Conference (ILLC) di Bali, Selasa (4/7/2023), Suharti mengatakan, pemerintah mensubsidi biaya sekolah dasar hingga sekolah menengah untuk 20 juta orang pelajar. Pemerintah juga memberikan beasiswa hingga 1 juta mahasiswa. Akan tetapi, pemerintah mencatat masih ada masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan dengan alasan kekurangan uang.
“Sebagian dan sebagian besar mengatakan mereka tidak memiliki cukup uang untuk bersekolah, sehingga kami menyediakan pendidikan non formal dari paket A setara untuk SMP, B SMP, dan C SMA," kata Suharti.
Suharti mengatakan, pemerintah juga memiliki lembaga keterampilan dan pelatihan. Jumlah tersebut terus meningkat dari waktu ke waktu. Pemerintah juga memastikan bahwa mereka menyiapkan lembaga yang tidak sekadar pendidikan, melainkan juga peningkatan kemampuan.
Dalam data yang disampaikan pada seminar tersebut, pemerintah mempunyai 5.693 lembaga pendidikan non-formal paket A, 8.385 lembaga pendidikan nonformal paket B, dan 8.847 lembaga pendidikan non-formal paket C. Sementara itu, Indonesia memiliki 11.596 lembaga pelatihan.
Dalam konferensi pers, Suharti mengatakan, pemerintah memberikan program seperti pelatihan khusus sesuai kementerian masing-masing. Ia mencontohkan bagaimana Kemenko Perekonomian melakukan program tersebut lewat Program Kartu Prakerja.
“Kita juga menyampaikan terkait dengan program peningktan pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha melalui direktorat jendral pendidkan vokasi kita memberi pelatihan untuk mereka yang ingin masuk dunia kerja dan masuk sektor formal dan ingin bekerja sendiri menjadi pengusaha," kata Suharti.
Suharti menilai, pelatihan tersebut diberikan karena masih banyak anak Indonesia tidak bisa melanjutkan pendidikan formal, entah memilih tidak melanjutkan pendidikan atau drop out.
"Satu lagi fakta bahwa masyarakat yang tidak berpendidikan cukup yang tidak lolos SD, SMP mayoritas ada di sektor informal. Untuk itu kita perlu memberikan pelatihan kepada mereka supaya mereka punya kemampuan lebih dan mendapatkan kehidupan yang layak," kata Suharti.
Suharti pun mengatakan bahwa ada peserta yang bertanya soal strategi Indonesia dalam menyikapi keterbatasan guru. Ia mengatakan, pemerintah mempunyai platform Merdeka Belajar sebagai materi pembelajaran. Para guru bisa mengunduh langsung materi via dunia maya dan berbagi konten berkaitan belajar.
“Jadi guru juga bisa belajar, sehingga tidak hanya mendapatkan pelatihan formal secara tatap muka tapi juga bisa belajar secara mandiri," kata Suharti.
Suharti juga mengatakan, pemerintah berupaya mengentaskan buta aksara lewat program yang menyasar pada kelompok miskin, orang tua, dan perempuan di daerah tertinggal. Pemerintah juga meningkatkan daya literasi buku bacaan untuk daerah dengan kemampuan rendah literasi.
“Saya sampaikan program lain untuk mendukung itu semua misalnya program kampus mengajar. Kita kirim mahasiswa dari perguruan tinggi untuk mengajar menjadi tutor di sekolah daerah tertinggal dan sekolah yang memiliki kompetensi literasi rendah. Jadi mudah-mudahan dengan berbagai program yang dilakukan Kemendikbudristek dengan dukungan pihak lain bisa memberi layanan lebih baik pada masyarakat," kata Suharti.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
