Manuver Yusril: Membela HTI, Diabaikan Prabowo, dan Menjaga Jokowi

Oleh: Felix Nathaniel - 6 November 2018
Dibaca Normal 2 menit
Yusril Ihza Mahendra ialah salah satu kritikus paling keras terhadap pemerintah. Namun sikap Prabowo yang ia nilai tak acuh membuat Yusril merapat ke Jokowi-Ma'ruf.
tirto.id - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang selama ini dikenal sebagai salah satu kritikus paling serius pemerintah akhirnya memilih menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019. Yusril akan menjadi benteng bagi Jokowi-Ma'ruf atas berbagai persoalan hukum yang ada.

“Menjadi lawyer haruslah memberikan masukan dan pertimbangan hukum yang benar kepada klien agar klien tidak salah dalam melangkah, serta melakukan pembelaan jika ada hak-haknya yang dilanggar pihak lain,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/11/2018).

Yusril sebelumnya begitu kencang mengkritisi pemerintahan Jokowi. Dia menentang pemerintahan Jokowi yang membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya tindakan pembubaran Ormas itu adalah “logika aneh” yang diterapkan secara sewenang-wenang oleh negara.

Hal tersebut yang membuat Yusril dekat dengan kubu oposisi. Ditambah lagi jelang pendaftaran Pilpres 2019, Yusril membawa PBB untuk menyatakan sikap politik mendukung Koalisi Keumatan yang digagas oleh Rizieq Shihab. Koalisi itu diikuti parpol lain seperti Partai Gerindra, PAN, dan PKS.

Pada 2016 lalu Yusril juga pernah mengkritik presiden dengan sebutan goblok. Selain itu ia juga mengkritik keras lahirnya Undang-Undang Ormas.


Namun perlahan sikap PBB itu pudar. Manuver politik Yusril justru lebih banyak mengkritisi kubu oposan. Yusril misalnya pernah berkomentar pedas soal sikap Amien Rais yang mengatakan siap maju sebagai calon presiden. Dia langsung menegaskan bahwa ia tidak ikut-ikutan dengan manuver Amien Rais tersebut. Padahal Yusril dan Amien sama-sama berada di barisan oposan pemerintah.


Pada 10 Agustus 2018, ketika Pilpres 2019 resmi hanya terdiri dari dua kandidat yang akan bersaing, Yusril menegaskan bahwa PBB fokus Pileg 2019. Tak ada dukungan PBB untuk salah satu kandidat Pilpres 2019.

Renggangnya hubungan Yusril dan PBB dengan kubu Prabowo-Sandiaga, makin terlihat pada 14 Agustus 2018. Hari itu melalui akun Instagram miliknya @yusrilihzamhd, Yusril menyatakan bahwa Koalisi Keumatan yang dulu sempat digagas, hanyalah sebuah fatamorgana. Lebih parah, Yusril merasa PBB tak pernah dilibatkan di sana.

Berselang sebulan, Yusril memperjelas sikap politik PBB. Menurutnya mendukung Prabowo-Sandiaga hanya akan menguntungkan Partai Gerindra. Sedangkan PBB tak akan mendapat apa-apa.

Yusril lantas menerima tawaran menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf. Jika dia meninggalkan Prabowo-Sandiagan Uno dengan alasan tak mendapat apa-apa, Yusril justru bergabung dengan Jokowi-Ma’ruf ini, “gratis, tanpa bayaran apa-apa.”

Yusril Dianggap tak Untungkan Jokowi-Ma’ruf

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menganggap, Yusril dibutuhkan kubu Jokowi untuk menepis citra negatif anti Islam. Sebab Yusril selama ini mendukung Rizieq Shihab hingga HTI.

Meski begitu dia yakin upaya tersebut tak akan berhasil. Sebagai contoh, ketika pengacara Rizieq Shihab, Kapitra Ampera mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dari PDIP, partai pengusung Jokowi, hal itu tak berpengaruh banyak.

“Front Pembela Islam tetap sama kami, massanya Habib Rizieq,” tegas Ferry kepada reporter Tirto.


Menurut Ferry, masyarakat tentunya sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk membedakan mana pencitraan Jokowi dan mana yang bukan. Keberadaan Yusril, menurut Ferry, tidak akan memperluas dukungan kelompok Islam bagi Jokowi. Apalagi Yusril hanya bertindak sebagai pengacara profesional, bukan bagian dari tim sukses.

“Ini sama seperti ketika Jokowi memilih Kyai Haji Ma’ruf Amin. Mereka memang merasa ditinggalkan pemilih Islam,” tuturnya.

“Itu hanya simbolis saja. Saya malah kasihan sama yang bersangkutan ketika mereka hanya direkrut sebagai simbol,” imbuhnya.

Mantan Juru Bicara HTI Ismail Yusanto memang mengaku tak keberatan dengan keputusan Yusril menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf. Keputusan Yusril sebagai pengacara profesional, menurut Ismail, tak ada kaitannya dengan perjuangan HTI dalam proses kasasi ke Mahkamah Agung yang masih berjalan.

“Sejauh ini beliau sangat profesional menangani seluruh gugatan hukum kami sejak PTUN, Pengadilan Tinggi, sampai kasasi ini. Kami nggak ada pergantian kuasa hukum,” kata Ismail kepada reporter Tirto.

Ismail mengungkapkan, jika maksud kubu Jokowi menggandeng Yusril karena ingin meraup pemilih dari kalangan kelompok Islam di luar NU seperti HTI, menurutnya mustahil.

“Tidak mungkin mendukung seseorang yang sudah melakukan kezaliman kepada kami,” lanjut Ismail.

“Tidak mungkin.”

Keputusan Tepat Mendekatkan PBB Kepada Jokowi

Peneliti Political Literacy Institute Adi Prayitno mengatakan, ada hubungan saling menguntungkan antara Yusril dengan Jokowi-Ma’ruf. Yusril dengan pengalamannya bisa menguatkan masalah hukum yang mungkin akan ramai di Pilpres 2019 mendatang.

Selain itu, Yusril yang juga dekat dengan orang-orang Islam yang terkesan suka meluncurkan kritik keras pada pemerintah. Hal ini menurut Adi, membuat kubu Jokowi seharusnya makin kuat dalam merangkul suara pemilih.

“Itu insentifnya buat Pak Jokowi,” kata Adi saat dihubungi reporter Tirto.

Sedangkan keuntungan Yusril dan PBB dijelaskan oleh Direktur Indonesia Political Review Ujang Komarudin. Menurut Ujang, keputusan Yusril mendekatkan PBB dengan Jokowi-Ma’ruf sudah tepat. Hal ini karena fokus PBB sekarang berjuang di daerah untuk pileg.

“Karena PBB di kubu Prabowo juga tak mendapat apa-apa,” tegas Ujang kepada reporter Tirto.

Menurut Ujang, koalisi Prabowo-Sandi saja sulit untuk membiayai kampanye pilpres. Dia merasa PBB tidak akan tahan bersama dengan Prabowo-Sandi yang bukan mempermudah jalan PBB mengirim perwakilan di DPR, tapi malah membuat PBB bekerja lebih keras.

Sekretaris Jenderal PBB Afransyah Ferry Noer mengakui bahwa pihaknya telah mengadakan komunikasi dengan Prabowo-Sandi maupun Jokowi-Ma’ruf. Namun sampai sekarang Prabowo tak memberikan respon dan didahului oleh Erick Thohir selaku ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.

Namun Afransyah mengatakan PBB belum resmi mendukung salah satu capres cawapres. “Sikap PBB nanti di Rakornas bulan Desember awal. Kami akan kumpul 514 DPC, 34 DPW, dan DPP yang InsyaAllah tanggap 7, 8 ,9 (Desember),” kata Afransyah kepada reporter Tirto.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
(tirto.id - Politik)

Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Dieqy Hasbi Widhana