Mahasiswa Desak DPR Bentuk Tim Independen Usut Kekerasan Aksi

tirto.id - Pimpinan DPR RI menemui perwakilan mahasiswa dari sejumlah kampus di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Dalam pertemuan itu, pimpinan DPR yang terlihat adalah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Agus Setiawan, menyoroti aksi unjuk rasa pada 25-30 Agustus 2025, yang dianggap mengarah pada tindakan makar dan terorisme oleh Presiden Prabowo Subianto. Agus menuntut agar pemerintah segera membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan makar tersebut.

“Kami ingin investigasi mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi sepanjang Agustus ini, pun juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Kami ingin menginvestigasi ini dan mengusut tuntas semuanya sehingga apa yang disampaikan bapak Presiden dapat dibuktikan,” kata Agus di hadapan para pimpinan DPR RI di lokasi.

Dia menilai, dugaan Presiden Prabowo terkesan memojokkan mahasiswa atau peserta unjuk rasa lainnya yang memang secara murni berniat mengutarakan aspirasinya melalui aksi tersebut.

“Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan itu,” imbuh Agus.

Nantinya, dia ingin agar tim investasi itu harus independen dengan melibatkan masyarakat sipil. Harapannya, tim investigasi tersebut harus membuktikan pernyataan Prabowo terkait dugaan makar selama aksi unjuk rasa berlangsung.

Lalu, Agus juga ingin agar tim investigasi mengusut sejumlah kekerasan dari aparat keamanan terhadap masyarakat sipil sepanjang aksi demonstrasi sejak 25-30 Agustus lalu.

“Maka kemudian di dalam forum ini, saya berharap Bapak Sufmi Dasco, Bapak Saan Mustopa, Bapak Cucun, rekan-rekan media, dan seluruh mahasiswa yang hadir di sini, saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini,” kata Agus.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam menyikapi gelombang aksi massa di Jakarta dan sejumlah daerah. Dalam konferensi pers di Istana, Minggu (31/8/2025), ia menegaskan aspirasi masyarakat yang murni tetap akan dihormati, namun negara juga mendeteksi adanya indikasi tindakan melawan hukum.

"Sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme," kata Prabowo.

Ia juga menegaskan pemerintah terbuka terhadap kebebasan berpendapat, termasuk hak masyarakat untuk berkumpul secara damai sebagaimana diatur dalam hukum nasional maupun internasional. Namun, ia memberi peringatan keras agar aksi tidak berubah menjadi tindakan anarkis.