tirto.id - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mempertanyakan kapasitas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menampik informasi yang mengungkapkan konflik usahanya dalam film dokumenter bertajuk 'Sexy Killers'.
Kordinator Nasional JATAM, Merah Johan menilai, jawaban Luhut bukanlah sebagai seorang Menteri. Melainkan sebagai pengusaha yang memiliki pertambangan batu bara.
"Itu komentar dia sebagai apa? Itu dia kami anggap sebagai reaksi sebagai seorang pengusaha batu bara yang panik," ujarnya kepada Tirto, Selasa (23/4/2019).
Menurut Merah, seharusnya Luhut menjawab bukan sebagai seorang pengusaha, melainkan kapasitasnya sebagai pemerintah yang akan mempelajari dan mencari solusi terkait konflik pertambangan yang ada di film 'Sexy Killers' itu.
"Tapi malah dia langsung reaksioner gitu kan. Karena bukti film 'Sexy Killers' tak bisa dibantah, maka dia bilang tidak benar dan tidak jelas," pungkasnya.
Merah pun menilai, Luhut tak bisa mengomentari film tersebut lantaran dirinya memiliki konflik kepentingan dalam tubuh pemerintahan. Apalagi saat ini, Luhut menjadi seorang menteri dan tim sukses paslon 01, Jokowi-Ma'ruf.
Padahal menurutnya, semestinya Luhut sebagai menteri, membersihkan adanya konflik kepentingan dan konflik pengaruh di tubuh pemerintahan. Bukan malah menjabat di dalam pemerintahan yang juga melakukan pengambilan keputusan terkait bisnis tambang.
"Itu sebenarnya tidak boleh di tubuh pemerintahan kalau punya konflik kepentingan. Jadi dia pengusaha dan bisa mengambil keputusan," terangnya.
Menurut Merah, seharusnya kasus pertambangan yang ada di film 'Sexy Killers' ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), United Nation Against Corruption (UNAC) yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan juga pemerintah.
Kemudian, dirinya pun berharap agar ke depan tidak menjadikan seseorang yang memiliki konflik kepentingan sebagai seorang menteri lagi. Seperti luhut yang menjadi Menko Maritim dan juga sebagai pengusaha batu bara.
"Harus bersih, terutama dari bisnis Sumber Daya Alam (SDA), bisnis batu bara, dan lainnya," tuturnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
