tirto.id - Ada sedikit harapan bagi pengusaha industri pariwisata memperoleh keuntungan lebih besar di akhir tahun, setelah berbulan-bulan dihantam pandemi. Namun harapan itu nampaknya bakal pupus setelah pemerintah memutuskan memperpendek durasi liburan.
Rencana memperpendek hari libur akhir tahun disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada Senin 23 November 2020. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan alasannya adalah libur panjang sebelumnya, baik Idulfitri, Iduladha, peringatan kemerdekaan, dan maulid Nabi Muhammad saw selalu membuat kasus COVID-19 meningkat tajam.
Pada periode libur panjang Idulfitri, 22-25 Mei, misalnya, lonjakan kasus harian mencapai lebih dari 40 persen. Sementara lonjakan kasus harian setelah libur hari kemerdekaan, 16-22 Agustus, sebesar 21 persen.
Seketaris Jendral Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengaku “kecewa” dengan kebijakan ini. Masa liburan akhir tahun semestinya jadi kesempatan sektor pariwisata bernafas, sebelum pada awal Januari-Maret akan kembali sepi. “Kenaikan okupansi saat masa libur ada yang 80 persen, 90 persen. Libur itu bantu kami menambah daya tahan perusahaan,” katanya kepada reporter Tirto, Selasa (24/11/2020).
Ia menilai kebijakan ini tidak tepat karena di tengah ketidaktahuan kapan pandemi selesai, pelaku usaha sebenarnya telah beradaptasi. “Yang kami lakukan adalah adaptasi normal baru, hidup harus berdasarkan protokol kesehatan.” Adaptasi tersebut menurutnya cukup untuk menyambut para wisatawan dengan aman.
Namun, selain perkara potensi kasus yang melonjak, ada satu faktor lain yang membuat harapan para pelaku usaha tak terealisasi meski misalnya tak ada pemangkasan waktu liburan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan libur panjang selama pandemi tidak memengaruhi perbaikan konsumsi. “Mobilitasnya tinggi namun tidak menimbulkan belanja,” katanya dalam konferensi persnya, Senin (23/11/2020).
Mobilitas yang tinggi ini dicatat Badan Pusat Statistik (BPS), diolah dari Google Mobility Index. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan “mobilitas masyarakat di tempat belanja kebutuhan sehari-hari memasuki Oktober terlihat mulai pulih seperti kondisi normal” dalam konferensi pers virtual, Kamis (16/11/2020).
Mobilitas ke tempat belanja kebutuhan sehari-hari meningkat 0,3 persen ketimbang bulan sebelumnya yang minus 2,3 persen. Mobilitas ke tempat ritel dan rekreasi juga meningkat sedikit dibandingkan bulan sebelumnya menjadi minus 17,3 persen.
Sri Mulyani mengatakan aktivitas ekonomi pada Oktober lalu, yang hari kerjanya hanya 19 hari karena terdapat libur panjang maulid dan cuti bersama, lebih rendah ketimbang Oktober tahun lalu yang hari kerjanya mencapai 23. “Jumlah hari kerja atau libur panjang dalam suasana COVID-19 membuat kasus meningkat tapi aktivitas ekonomi tidak terjadi kenaikan.”
Menurut Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dedi Supratman, berkaca dari pengalaman berbulan-bulan pandemi, nampaknya masyarakat akan tetap ke luar rumah meski liburan diperpendek. “Karena liburannya [tetap] panjang, orang akan termotivasi untuk wisata, pulang kampung,” kata dia kepada reporter Tirto, Selasa (24/11/2020).
Pada akhirnya “itu akan meningkatkan penularan Covid lagi.”
Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah harus tetap bersinergi dengan pengelola kawasan wisata untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat meski liburan diperpendek. Lebih penting dari itu, menurutnya yang paling ideal saat ini memang “semua pihak menahan diri agar tak liburan dulu.”
Alasan Lain
Menurut ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, alasan lain pemangkasan hari libur akhir tahun adalah “menunjang produktivitas di sektor rill atau manufaktur.” “Pekerja di sektor industri itu sebelumnya sudah banyak pengurangan jam kerja, sudah banyak yang mengalami penurunan produksi. Sekarang ini kinerja ekspor sudah mulai naik. Libur diperpendek untuk menunjang itu,” kata dia kepada reporter Tirto, Selasa.
Selain sektor produktif, pemerintah juga tampaknya mempertimbangkan agar ASN tetap bekerja optimal demi mempercepat penyerapan anggaran hingga akhir tahun. “Bisa juga karena takut penyerapan anggaran enggak optimal karena ASN keburu cuti,” kata dia.
Sebagai catatan, penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat ini masih belum maksimal. Per 11 November, realisasinya mandek di angka 55,5 persen.
Terlepas dari rasionalisasi tersebut, menurutnya rencana pemerintah ini menampakkan inkonsistensi kebijakan, kata Bhima. “Katanya [pemerintah] beraktivitas aja yang penting dengan protokol kesehatan. Kalau akhirnya ada kebijakan pemangkasan libur berarti pemerintah enggak PD (percaya diri) dan ada yang salah di skema new normal,” tandas dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Rio Apinino
