tirto.id - Laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta di www.kpu-jogjakota.go.id sempat diretas selama lebih dari 12 jam oleh Gadjah Mada Clown Hacktivism Team sebelum dapat dipulihkan kembali.
"Saya juga baru tahu pagi ini. Ini kejadian peretasan pertama terhadap laman kami. Biasanya, jika laman tidak bisa dibuka, maka sedang dalam maintenance," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto, di Yogyakarta, Jumat (10/2/2017).
Wawan mengakui, saat diretas halaman depan laman milik KPU Kota Yogyakarta berubah menampilkan gambar kepala badut dengan latar hitam. Selain itu, peretas menampilkan pesan pertanyaan peran KPU di Yogyakarta. Menurut peretas di DIY tidak perlu dilakukan pilkada karena daerah ini dipimpin oleh sultan sekaligus gubernur.
"Kami akan upayakan untuk segera memulihkan laman yang diretas. Meskipun hanya menampilkan informasi tentang pilkada, namun aksi ini cukup membuat risih," ujarnya seperti dilansir Antara.
Wawan mengatakan, unggahan terakhir di laman tersebut adalah informasi mengenai ketersediaan dan kesiapan logistik Pilkada Kota Yogyakarta.
Sebagai alternatif selama diretas, KPU Kota Yogyakarta memanfaatkan berbagai sarana lain untuk menyampaikan informasi melalui Twitter, Instagram dan Facebook serta Blogspot.
Sebelumnya, dugaan aksi peretasan akun penyelenggara pemilu juga dialami oleh Panitia Pengawas Pilkada Kota Yogyakarta yang berkali-kali kehilangan akun facebook.
Penggiat Teknologi Informasi Yogyakarta Wing Wahyu Winarno, menilai peretasan sangat mungkin dilakukan, terlebih jika laman tersebut tidak memiliki pengamanan kuat. "Diibaratkan seperti memiliki rumah. Jika tidak dijaga, maka bisa dimasuki siapa saja. Oleh karena itu, perlu pengamanan berlapis agar laman tidak mudah diretas," tegasnya.
Ia mengatakan, laman milik pemerintah seringkali tidak dilengkapi dengan sistem pengamanan ketat dan berlapis. Pengamanan laman paling ketat biasanya dimiliki oleh perbankan atau judi online.
"Guna menjaga agar tidak lagi terulang, penyelenggara pemilu bisa membatasi pihak yang mengakses informasi. Misalnya saja hanya dari lokal Kota Yogyakarta atau DIY saja," tuturnya.
Menurutnya peretas dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE meskipun untuk mencari pelakunya sangat sulit karena aksi bisa dilakukan di mana saja tidak hanya dari Yogyakarta.
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH
