Indeks Peretasan Situs

Belajar dari penggunaan teknologi sejak Pemilu 2004, sistem teknologi informasi kepemiluan adalah salah satu yang paling rentan mengalami serangan siber.

BSSN menyebut ransomware bermula dari peretasan Windows Defender. Apa itu?

Pemerintah mendapat surat ancaman dan permintaan uang tebusan sebesar 8 juta dolar AS agar PDN bisa kembali beroperasi.

Putu mengajak semua pihak mendukung dan mendorong RUU Keamanan dan Ketahanan Siber disahkan menjadi UU.

Pratama sebut peretasan di Kemhan menandakan keamanan siber masih lemah karena bisa diretas, dicuri data hingga disusupi.

Laman resmi Kejari Garut kini sudah pulih kembali setelah adanya peretasan.

Kejari Garut juga berkoordinasi dengan Tim Siber Polres Garut untuk penyelidikan peretasan situs kejari-garut.go.id.

Polri melakukan komunikasi kepada pihak BI terkait informasi kebocoran data BI yang diretas oleh kelompok peretas Conti Ransomware Gang.

Situs Polri diretas dan terjadi kebocoran data kepolisian. Mengapa kejadian peretasan lembaga negara terus berulang?

Reputasi BSSN sebagai institusi keamanan siber berpotensi memburuk akibat kasus peretasan.

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) sempat dibahas DPR periode sebelumya.

Jubir BSSN Anton Setiyawan membenarkan laman resmi milik BSSN yaitu pusmanas.bssn.go.id mengalami serangan siber.

Peretasan situs milik pemerintah biasanya dilakukan dengan metode serangan defacing atau mengubah tampilan situs.

Kedua pelaku melakukan defacing atau mengubah tampilan situs setkab.go.id dengan tujuan mengambil keuntungan.

Pihak WALHI baru menyadari saat akan membuka acara siaran 40 jam dalam rangka hari jadi ke-40 pada pukul 12.00, Rabu (14/10/2020).

Peretas berhasil mengubah nomenklatur "Dewan Perwakilan Rakyat" menjadi "Dewan Penghianat Rakyat".

Mahasiswa menilai peretasan yang dialami media massa merupakan ancaman buruk bagi demokrasi di Indonesia.

Polda Metro Jaya berencana memeriksa Pemimpin Redaksi Tirto.id dan Tempo.co dalam kasus dugaan peretasan media.

Pelaku meretas akun email editor Tirto, lalu masuk ke sistem manajemen konten dan menghapus 7 artikel, salah satunya yang kritis tentang klaim obat corona.

Serangan terhadap media massa, organisasi, dan ahli yang getol mengkritik kebijakan pemerintah merupakan pelanggaran HAM dan tindak pidana.