KPAI Usulkan Pendidikan Kebencanaan Tak Jadi Mata Pelajaran Sendiri

Menurut Retno, sebaiknya pendidikan kebencanaan tidak dijadikan mata pelajaran tersendiri.

Reporter: Alfian Putra Abdi

Terbit 9 Jan 2019 11:33 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Komisioner KPAI dan Komisioner KPU memberikan keterangan kepada media di kantor KPAI terkait caleg yang ikut serta di Pileg 2018 harus memiliki syarat bebas dari kasus pelecehan seksual anak, Jakarta, Rabu (8/8/2018). Andrey Gromico

tirto.id - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan jajarannya untuk menggalakkan edukasi kebencanaan di sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat pada umumnya.

Kendati demikian, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menyarankan agar Jokowi mempertimbangkan beberapa hal ketika hendak menyiapkan pendidikan kebencanaan.

Menurut Retno, sebaiknya pendidikan kebencanaan tidak dijadikan mata pelajaran tersendiri. Karena dikhawatirkan akan menambah beban mata pelajaran dan kurikulum di tingkat SD hingga SMA, yang mana menurutnya sudah berat.

"Agar lebih terstruktur dan sistematis, maka materi pendidikan kebencanaan bisa dimasukkan dalam mata pelajaran yang sudah ada saja," ujar Retno, Rabu (9/1/2019).

Pendidikan kebencanaan, rekomendasi KPAI, dia sertakan dalam mata pelajaran IPA, IPS, Fisika, dan Geografi. Para murid nanti akan diberikan materi pengetahuan mengenai bumi, gempa tektonik, gempa vulkanik, tsunami, dan kebencanaan lainnya.

Selain pemberian pendidikan kepada murid, KPAI melalui Retno juga menyarankan agar fokus Jokowi juga dititikberatkan kepada tenaga pengajar khususnya mengenai simulasi kebencanaan.

"Pemerintah wajib melatih para guru dan kepala sekolah agar dapat mempraktikan simulai bencana di sekolahnya secara rutin, sebulan sekali misalnya," ujarnya lagi.

Dengan begitu, ia beranggapan, para murid akan lebih memahami konteks bencana dan apa yang mesti mereka lakukan jika dalam kondisi darurat.

Yang tidak kalah pentingnya lagi, pemerintah pusat harus menegaskan pemerintah daerah perihal jalur evakuasi dan titik kumpul di sekolah apabila terjadi bencana. Hal ini penting, sebab KPAI menilai belum banyak sekolah di daerah yang memfokuskan pada persoalan tersebut.

"Saat saya melakukan pengawasan kasus di berbagai daerah dan berkunjung ke sekolah. Saya menemukan masih banyak sekolah tidak memiliki jalur evakuasi dan titik kumpul. Padahal peluang bencana terjadi saat anak-anak berada di sekolah sangat besar," tandasnya.