Masuk tirto.id
tirto.id - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membeberkan temuannya terkait Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa atau yang disebut sebagai “Pendidikan Barak Militer bagi Anak Nakal/Bermasalah”. Program ini digagas Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM).
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengatakan lembaganya menemukan
adanya anak-anak tingkat SMP yang tidur di atas velbed atau tempat tidur darurat berbahan kain di Purwakarta, Jawa Barat. Jasra mengatakan temuan ini sudah dilaporkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan diusulkan untuk dilakukan pergantian.
“Kami juga temukan di Purwakarta, di mana anak-anak SMP, tempat tidurnya pakai velbed, itu juga kami (beri) masukkan kepada Pemda agar tempat tidur ini ditukar,” kata Jasra, dalam knferensi pers yang digelar secara daring, Jumat (16/5/2025).
Jasra menilai tempat tidur yang digunakan oleh siswa di Purwakarta harus diganti karena tak aman. Apalagi, tempat tidur akan dipakai selama masa pembinaan siswa.
“Karena tempat tidur ini tidak aman, tidak nyaman bagi anak, apalagi dengan waktu yang cukup lama,” tutur Jasra.
Jasra menyebutkan tempat yang digunakan untuk pembinaan di Purwakarta adalah sejenis aula pertemuan yang disekat agar dapat digunakan untuk beberapa kegiatan. Di antaranya untuk menjadi tempat istirahat, ruang belajar, dan ruang makan.
“Tentu program ini memuat usul-usul penting, seperti pendidikan bela negara, penguatan mental, spiritual, dan sosial, pembentukan kedisiplinan, peningkatan kemendirian, seta penguatan nilai-nilai kebangsaan,” ucap Jasra.
Jasra menilai fasilitas yang lebih layak terlihat di Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi, Cikole, Bandung Barat. Dia menyebut bahwa pelajar di sana mendapatkan tempat tidur dengan kasur dan lemari yang memadai.
“Karena ini tempat pendidikan khusus bagi bela negara, kemudian ada juga dipergunakan untuk prajab ASN, menurut informasi kita dapatkan, sehingga memang dari sisi sarpras (sarana dan prasarana), seperti dipan, kasur, kemudian ada lemari, cukup lengkap,” ujar Jasra.
Oleh karena itu, ketimpangan ini dinilai KPAI sebagai penyebab dari belum adanya standar baku dalam pelaksanaan program. Padahal, kata dia, seharusnya hal ini dapat dirumuskan karena akan memengaruhi hasil mutu program secara keseluruhan.
“Dan perbedaan tersebut mencakup struktur program, ketersediaan sarpras, rasio antara peserta dengan pembina, serta metode pengajaran mata pelajaran sekolah yang tidak seragam, meskipun berasal dari jenjang kelas dan jurusan yang berbeda,” tutup Jasra.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
