Kontroversi Pembangunan Hotel Mewah di TIM: Rawan Komersialisasi

Oleh: Haris Prabowo - 26 November 2019
Dibaca Normal 4 menit
Pembangunan hotel bintang lima dalam proses revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) menuai kritikan kerasa dari sejumlah seniman dan budayawan.
tirto.id - Isu penolakan pembangunan hotel berbintang lima dalam proses revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) makin mencuat. Pasalnya, penolakan dari kalangan seniman dan budayawan beralasan karena rentan membawa TIM ke ranah komersialisasi.

Dugaan itu diperkuat dengan rencana pengelolaan TIM yang akan dilimpahkan ke salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Akhirnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara mengenai penolakan pembangunan hotel berbintang lima tersebut. Ia menilai TIM tidak hanya digunakan sebagai tempat berkesenian saja, namun sebagai tempat singgah seniman dan budayawan mancanegara.

TIM, kata Anies, harus bisa memastikan ketersediaan tempat singgah tersebut dalam bentuk wisma di dalam kompleksnya.

"Sehingga tidak perlu berada di luar [TIM]. Karena memang ini sebagai sebuah ekosistem. Wisma untuk seniman itu pun adalah dirancang nantinya tempat yang bernuansa kegiatan Kebudayaan. Praktiknya, selama ini kalau kita punya acara, mereka tinggal di hotel luar [TIM]. Dengan adanya wisma, sama seperti Wisma Atlet di Senayan. Untuk siapa? Tentu atlet yang berkegiatan di Senayan. Ini pun ada Wisma Seni," kata Anies saat ditemui, Senin (25/11/2019) malam.

Ia menilai wisma yang akan dibangun itu akan jauh kesan komersialisasi seperti hotel-hotel di luar TIM. Wisma itu harus digunakan sebagai tempat menampung para seniman dan budayawan dengan ekosistem kebudayaannya.

Ditambah, Anies akan memisahkan SKPD di bawahnya, yang awalnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, akan dipisah menjadi Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan.

"Kenapa dipisah? Supaya kegiatan budaya yang tidak berorientasi komersial untuk jangan digabung dengan kegiatan pariwisata yang berorientasi komersial. Jadi, Jakarta itu justru sekarang memisahkan Dinas Kebudayaan dengan Dinas Pariwisata karena visinya adalah kegiatan kebudayaan itu tidak untuk komersial. Jadi ini bukan lisan, dibuktikan loh," kata Anies.

"Ekosistem kebudayaan" yang dimaksud oleh Anies pun coba dijelaskan oleh Direktur Utama PT Jakpro, Dwi Wahyu Daryoto.


Wahyu mengatakan, hotel yang menuai protes para seniman dan budayawan itu adalah Wisma TIM yang akan dibangun Jakpro.

Nama Wisma TIM datang dari arsitek perancang revitalisasi TIM, Andra Matin. Rencananya, Wisma TIM itu akan menggabungkan penginapan, galeri seni, dan lokasi terbaru Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin.

"Galeri seni ada di lantai satu dan dua, kemudian Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin ada di lantai tiga dan empat. Hotelnya ada di atas itu semua. Jadi enggak makan ruangan. Padahal, ini semua sinergi," kata Wahyu saat ditemui di kantor Jakpro, Thamrin City, Senin (25/11/2019) kemarin.

Wahyu menilai, masterplan yang terintegrasi dengan revitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin tersebut mendesak untuk direalisasikan. Sebab, saat ini keadaan bangunan tersebut sangat berantakan dan mempersulit publik jika ingin mencari-cari dokumen sastra di dalamnya.

Selain Wisma TIM, Jakpro juga berencana akan membangun ulang Wisma Seni. Sebelumnya, Wisma Seni berbentuk villa-villa yang memakan banyak tempat telah dibongkar. Untuk berikutnya, kata Wahyu, Wisma Seni akan dibangun ke atas layaknya hotel.

"Untuk tempat menginap para seniman. Bentuknya meninggi sehingga tidak mengganggu ruang terbuka hijau. Adalah nanti memang setara bintang dua atau tiga. Ini tempatnya seniman-seniman itu dulu ada. Sekarang diadakan lagi," katanya.

"Apakah tarifnya kemahalan? Itu nanti kita diskusikan. Apa seniman nginep di sini diskon 50 persen? Bisa. Tapi butuh dialog. Yang penting fasilitasnya dulu ada," lanjutnya.

Hotel akan Dikuasai Jakpro?


Wahyu juga buka suara mengenai isu pengelolaan TIM oleh pihaknya. Ia menilai hanya akan menangani infrastruktur dan bisnis di Taman Ismail Marzuki (TIM) usai direvitalisasi. Urusan pengelolaan seni diserahkan dinas terkait.

Untuk saat ini, kata Wahyu, TIM dikelola oleh sejumlah instansi meliputi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membawahi Satuan Pelaksana Program Kesenian; Satuan Pelaksana Promosi dan Pemasaran; Satuan Pelaksana Sarana dan Prasarana; dan Satuan Pelaksana Teknis Pertunjukan dan Publikasi.

"Nah, bagian kecil itulah, Satuan Pelaksana Sarana dan Prasarana yang mungkin akan sebagian dikelola oleh Jakpro. Jadi Jakpro enggak masuk ke ranah kesenian, atau promosi dan pemasaran hasil seni. Ini tugasnya UPT," katanya.


"Usulan pengelolaan setelah revitalisasi Jakpro akan urusi infrastruktur dan bisnis, Disparbud dan DKJ akan urusi seni. Berurusan dengan kurator. Di sinilah kolaborasi terjadi. Bukan Jakpro yang tentukan program seninya. Yang tentukan Disparbud dan DKJ, Jakpro hanya mendukung infrastrukturnya. Ini sudah disampaikan lama," lanjutnya.

Wahyu juga menilai bahwa seniman atau budayawan tak perlu mengkhawatirkan isu penguasaan TIM secara keseluruhan.

"Apa benar TIM akan dikuasai oleh Jakpro? Enggak. Dalam Pergub-nya, Jakpro itu diminta untuk membangun, mengelola, dan memelihara, termasuk kebersihan, pemeliharaan, sekuriti, dan lain-lain. Itu semangat dari pengelolaan secara kawasan. Kita ada pengalaman mengenai itu," katanya.

Wahyu juga mengaku tak punya kompetensi untuk mengelola bidang seni, sastra, dan pengetahuan.

"Tapi kami enggak akan mengelola ranah seninya seolah-olah itu dikuasai Jakpro. Enggak. Sama sekali. Saya tegaskan, tidak. Karena kita sadar Jakpro enggak punya kemampuan untuk itu. Tapi kita usulkan untuk mengelola sebagian [TIM]," ujarnya.

Jangan Hilangkan Esensi Budaya


Salah satu pegiat seni TIM, Imam Ma'arif, mengatakan bahwa alasan para kalangan seniman dan budayawan menolak pembangunan hotel karena memang tidak dibutuhkan oleh mereka.

"Apa seniman itu membutuhkan hotel bintang lima atau tidak? Rupanya seniman tidak membutuhkan itu. Apa pasalnya? Dikhawatirkan kalau sudah ada hotel bintang lima di sana, ada komersialisasi TIM-nya itu. Manajemen hotel bintang lima berbeda dengan wisma. Kalau wisma memang seniman membutuhkan untuk singgah atau menginap, karena lebih murah," kata Imam saat ditemui, Senin (25/11/2019) lalu.

Ia mengaku khawatir, keberadaan penginapan dengan model hotel bintang lima akan menjauhkan seniman dan budayawan dari lingkungannya berkreasi.

"Sebab, manajemen hotel bintang lima seperti apa sih? Komersialisasi itu," katanya

Hal serupa juga dikatakan budayawan dan sastrawan, Radhar Panca Dahana. Ia menilai Pemprov DKI Jakarta tak memahami makna berkebudayaan dan berkesenian, yang berimbas menjadi kekeliruan menangani masalah pusat kebudayaan di Jakarta.

"Sebagai contohnya adalah dia [Pemprov DKI] melihat kebudayaan sebagai cost. Padahal bukan. Membuat revitalisasi itu antara lain membangun tempat-tempat komersial. Tempat komersial itu nanti keuntungannya digunakan untuk membiayai kegiatan kesenian atau PKJ itu. Itu cara berpikir yang keliru," kata Radhar saat dihubungi, Selasa (26/11/2019) pagi.

Menurut Radhar, kehadiran TIM selama ini bagai "oase di tengah gurun pasir" bagi warga Jakarta. Oleh karena, katanya, jangan sampai TIM direbut dan diambil untuk kepentingan komersil individu atau kelompok tertentu.

Pembangunan, kata Radhar, tak melulu harus bersifat materiel seperti infrastruktur gedung, bandara, atau jalan raya. Namun, juga harus dijalankan pembangunan bersifat imateriel, yaitu manusianya.

"Ada pembangunan yang bersifat imateriel, yang berguna untuk membangun manusia itu. Cara membangun manusia adalah membangun keadabannya dan kulturnya. Pembangunan imateril ini tidak bisa diukur dengan ukuran materiel atau profitable," kata Radhar.

Oleh karena itu, kata Radhar, yang harus dipahami oleh Pemprov DKI adalah membangun infrastruktur yang bersifat kultural.

"Yang bersifat imateriel. Bukan infrastruktur yang dibikinkan hotel. Sementara infrastruktur yang kultural itu enggak ada. Sehingga seniman-seniman itu kesulitan untuk berekspresi, untuk latihan, mempertunjukkan, sedangkan tempatnya susah," katanya.

Untuk itu, Radhar menyarankan agar Pemprov DKI mengajak semua pemangku kepentingan (stakeholder) TIM untuk membahas revitalisasi. Stakeholder yang dimaksud Radhar adalah seniman, budayawan, musisi, hingga sastrawan itu sendiri yang selama ini berkontribusi terhadap reputasi kebudayaan Indonesia.

"Ini makanya seperti kami bilang mau revitalisasi apa pun boleh saja, tapi ajak bicara seniman sebagai stakeholder utama dari TIM itu. Mereka lah yang menggerakkan TIM itu. Karya-karya yang membuat reputasi dan namanya terkenal di nasional, bukan pemda. Jadi kalau kita enggak diajak ngobrol, ya jangan seenaknya," katanya.


Baca juga artikel terkait REVITALISASI TIM atau tulisan menarik lainnya Haris Prabowo
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
DarkLight