Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa pemerintah sudah mengundang kedua belah pihak yang berselisih di Keraton Surakarta untuk menghadiri rapat pengembangan dan revitalisasi Kawasan Cagar Budaya (KCB) keraton. Akan tetapi, salah satu kubu tak pernah memenuhi undangan.
Pernyataan ini sekaligus menyusul penujukkan Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Tedjowulan sebagai Pelaksana Perlindungan KCB Keraton Solo.
“Karena itulah kemudian pemerintah, setelah melalui berbagai rapat, kita undang semua pihak, termasuk dari mereka yang berselisih, [juga] kita undang. Tapi salah satu pihak yang berselisih itu tidak pernah datang,” kata Fadli Zon usai acara Indonesian Cultural Outlook 2026 di Gedung Kemenbud, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).
Awalnya, Fadli menjelaskan, perselisihan internal Keraton Solo muncul setelah wafatnya Sri Susuhunan Pakubuwana XIII pada awal November 2025. Sejak saat itu, terjadi perbedaan sikap di antara keluarga besar keraton yang berdampak pada pengelolaan kawasan keraton.
Dalam upaya menyelesaikan persoalan dan melanjutkan program revitalisasi, Kementerian Kebudayaan telah mengundang seluruh pihak keluarga keraton ke sejumlah rapat. Namun, terdapat salah satu kubu yang tidak pernah menghadiri undangan tersebut.
“Alasannya, katanya karena undangan namanya salah. Jadi undangan namanya itu harus pakai apa gitu ya. Saya mengatakan di Republik Indonesia undangan nama itu pakai KTP,” tuturnya.
Fadli mengungkapkan, konflik internal tersebut juga berdampak langsung pada proses revitalisasi fisik keraton. Beberapa area dan museum sempat dikunci oleh salah satu pihak sehingga pemerintah tidak dapat melakukan intervensi lanjutan.
Padahal, menurut Fadli, pemerintah telah memulai revitalisasi sejak tahun lalu.
Untuk mengatasi kebuntuan komunikasi, pemerintah menunjuk Panembahan Tedjowulan dengan harapan dapat memfasilitasi dialog dan musyawarah keluarga besar Keraton Surakarta. Fadli berharap seluruh pihak dapat berbesar hati dan mengedepankan musyawarah demi menjaga kelestarian Keraton Solo sebagai cagar budaya nasional.
“Termasuk juga kita bisa berharap bekerja sama untuk revitalisasi keratonnya yang kemarin saya lihat secara fisik itu banyak sekali tidak terawat dan banyak ruang-ruang yang kosong, yang mangkrak, terjadi kebocoran di mana-mana dan rapuh sebagai cagar budaya,” tutur Fadli.
“Makanya pemerintah sangat peduli untuk merevitalisasi ini. Mudah-mudahan pihak-pihak keluarga ini bisa berbesar hati, bisa memusyawarah untuk mencapai nilainya,” sambungnya.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Alfons Yoshio Hartanto
