Komisi III DPR akan Gelar Rapat soal Penertiban Tambang Ilegal

tirto.id - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan Komisi III DPR akan melaksanakan rapat untuk membahas penertiban tambang ilegal. Hal ini seiring dengan perintah Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang ingin memberantas tambang ilegal. Politikus Partai Gerindra ini menilai aktivitas tambang ilegal merupakan penyebab signifikan terhadap kerugian negara.

“Minggu depan setelah kunker (kunjungan kerja) ke 3 daerah, kami akan mengundang sejumlah Kapolda dan akan mengundang Dirgakkum dari kementerian-kementerian terkait sumber daya mineral,” kata Habiburokhman di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

DPR, kata Habiburokhman, juga akan memanggil Direktorat Penegakkan Hukum (Dirgakkum) untuk membantu menangani persoalan tambang ilegal itu. “Pelaku tambang ilegal siapapun apapun latar belakangnya apakah masih aktif apakah sudah pensiun harus ditindak tegas,” tegasnya.

Dia mengatakan upaya penertiban tambang ilegal penting karena aktivitas tersebut mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Padahal, uang tersebut dibutuhkan untuk sejumlah program pemerintah.

“Saya dengar sih jumlah kerugian keuangan negara yang timbul akibat tambang ilegal itu bisa mencapai triliunan rupiah, padahal kan kami saat ini membutuhkan budget yang amat besar untuk membiayai program-program kerakyatannya pak Prabowo ya,”

“Program kerakyatannya pak Prabowo itu kan high cost semua, makan bergizi gratis kemudian apa namanya sekolah rakyat, lalu apa food estate macam-macam. Jadi kami akan monitor,” imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto, memberikan peringatan keras kepada para pengusaha tambang yang diduga terlibat dalam praktik pertambangan ilegal. Ia menyebut tidak akan ragu menindak siapa pun, termasuk jenderal aktif, purnawirawan, hingga kader partainya sendiri, Gerindra.

“Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar orang-orang kuat jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menyebut berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat 1.063 tambang ilegal yang ada di Indonesia. Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.

“Saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita,” ucap Prabowo.