tirto.id - Kebijakan sektor kelautan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lima tahun mendatang perlu berprinsip pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini agar pemanfaatan nilai ekonomi benar-benar dirasakan secara jangka panjang khususnya oleh masyarakat nelayan.
“Jadi prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan itu, harus mendorong keseimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial,” kata Ketua Umum Keluarga Alumni Perikanan Undip (Kerapu) Abdul Kadir Karding dalam acara Kerapu Discussion Corner, Sabtu (27/7) di Hotel Sofyan Jakarta.
Karding mengatakan kebijakan sektor kelautan lima tahun terakhir hanya berfokus pada sektor ekologi namun kurang menekankan aspek ekonomi. Padahal aspek ekologi bisa dijalankan selaras dengan aspek ekonomi.
“Bukan "zero sum game" yakni aspek satu mematikan aspek lain,” ujarnya.
“Jadi harus berimbang melalui pemanfaatan secara efisien. Lima tahun terakhir ini, kalau dari sisi kepentingan ekologi bagus, tapi sayang belum fokus pada pemanfaatan nilai ekonomi. Jadi paradigma ini yang harus kita rubah ke depan.”
Ditambahkan Karding, inti dari perikanan berkelanjutan yakni bagaimana melakukan pemanfaatan sumber daya perikanan secara efisien untuk kepentingan generasi saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang.
"Sebagai insan perikanan, kita harus memahami ini. Apalagi potensi ekonomi sumber dayanya luar biasa besar. Jadi harus betul betul dikelola secara terukur, tidak eksploitatif", kata Karding.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf ini memastikan Kerapu siap berkontribusi nyata bagi kemajuan sektor perikanan nasional. Kontribusi tersebut baik melalui sumbang fikir maupun terjun langsung menjadi wirausaha di bidang perikanan. Ia menyebut ada lebih dari 7000 alumni perikanan Undip yang tersebar di Indonesia dan aktif dalam berbagai latar belakang bidang, termasuk sebagian besar dalam sektor perikanan.
Sementara itu, Didik, pengusaha industri pengolahan patin nasional yang juga turut hadir, mengatakan ke depan industri pengolahan harus diperkuat. Menurutnya industri pengolahan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan devisa ekspor. Untuk itu, ia meminta pemerintah fokus dalam menjamin efisiensi produksi, suplai produk di hulu, iklim usaha dan investasi yang kondusif, dan meningkatkan daya saing produk.
"Intinya begini. Pelaku usaha jangan dibiarkan berperan sendiri. Pemerintah sebagai regulator harus mengeluarkan kebijakan yang benar benar menyentuh hal hal mendasar dan kebutuhan pelaku usaha. Contoh pada produk patin, kami sudah lounching brand market "Indonesoan Pangasius", preferensi konsumen bagus. Disini kita butuh peran pemerintah untuk perkuat industri dalam negeri termasuk jaminan suplai produksi yang kontinyu melalui penyediaan benih berkualitas", ungkap Didik saat dimintai tanggapan.
Editor: Abdul Aziz
